JATIMTIMES - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengingatkan pentingnya pengadaan barang dan jasa untuk peningkatan pelayanan publik. Pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan guna peningkatan pelayanan publik dan peran strategis.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi (Biro PBJ Setdaprov) Jatim Endy Alim Abdi Nusa di sela-sela kegiatan Indonesia Procurement Forum Expo (IPFE) tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) di Grand City Surabaya, Senin (6/5/2024).
Baca Juga : Polres Situbondo Tangkap Pengedar Pil Trex
Menurut Endy, peran strategis pengadaan barang dan jasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi meningkatkan daya saing bangsa serta mewujudkan tata kelola yang baik tak bisa dipungkiri. Oleh karenanya, perlu optimalisasi pengadaan barang dan jasa secara berkelanjutan.
“Menimbang peran penting pengadaan barang dan jasa yang dimaksud, maka seluruh stakeholder terkait berkewajiban menjamin pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat memberikan pemenuhan nilai manfaat besar sekaligus terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik,” ujar Endy.
Ia menilai, pengadaan sebenarnya butuh orang yang punya passion. Oleh karenanya, ia mengapresiasi IAPI yang bekerja sama dengan salah satu universitas di Indonesia untuk bisa membuat studi S2 terkait pengadaan.
"Karena pengadaan tidak hanya terkait hal-hal teknis, setelah saya lama menggeluti pengadaan ternyata memang diperlukan orang yang mencintai pekerjaan pengadaan ini. Saya lihat di negara-negara maju pengadaannya hebat-hebat mereka sudah zero tolerance terhadap korupsi. Nah, ini yang kami tekankan kepada teman-teman semuanya,” sambung Endy.
Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik melalui pengadaan barang dan jasa, Endy menjelaskan, perlu inisiatif dan partisipasi aktif setiap pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah.
“Untuk itu saya atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan apresiasi kepada IAPI dan LKPP atas upaya nyata membangun sinergi melalui kegiatan ini. Semoga upaya ini dapat membangun koordinasi dan memberikan kontribusi positif dalam akselerasi upaya transformasi digital pengadaan pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel,” jelas Endy.
Baca Juga : Honorer Dihapus, BKD Ungkap Nasib 26.915 Pegawai Non-ASN di Pemprov Jatim
Lebih lanjut, ia menilai, kegiatan IPFE 2024 menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan pengadaan barang jasa untuk bertukar informasi dan pengalaman sebagai upaya meningkatkan kualitas pengadaan barang jasa.
“IPFE 2024 juga diharapkan dapat menjadi platform strategis terkait kebijakan dan strategi pengadaan barang jasa. Serta untuk mendorong inovasi pengadaan barang dan jasa, guna mendorong peningkatan akuntabilitas transaksi E-Purchasing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha,” tandasnya.
Terkait hal ini, Endy menerangkan, kegiatan IPFE merupakan upaya nyata dalam mendukung program pemerintah untuk menjalankan transformasi digital pengadaan pemerintah yang efisien dan akuntabel.
“Kegiatan IPFE yang merupakan agenda tahunan IAPI berskala nasional ini, telah memberikan kontribusi baik di bidang pengadaan barang dan jasa khususnya untuk membangun sinergi antar-pemangku kepentingan dari berbagai pihak mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta penyedia barang dan jasa lainnya,” terangnya.
