JATIMTIMES - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan tinggal menunggu pelantikan. Meski begitu, pakar menyebut, bahwa Prabowo masih mempunyai PR besar.
Seperti diketahui kondisi perdebatan politik masih terjadi pasca putusan MK itu. Terlebih pasca putusan itu, kondisi koalisi partai pendukung Ganjar- Mahfud maupun Anies-Muhaimin goyah.
Baca Juga : Respon PDIP Kabupaten Malang Terkait Pertemuan Sanusi-Lathifah: Semua Harus Melalui Proses
Nasdem dan PKB kini berbalik arah mendukung dan bergabung dengan koalisi Prabowo. Bahkan PPP yang sebelumnya berkoalisi dengan PDIP, kini menunjukkan arah dukungan para Prabowo.
Dari sini, otomatis menyisakan PDIP dan PKS
yang sejauh ini masih belum menyampaikan rencana bergabung dengan pemerintah atau oposisi. Ketidak-legowoan pun nampaknya masih terus ada.
Melihat hal tersebut, Pakar Ilmu Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB), Prof Rachmat Kriyantono memandang hal ini menjadi tugas besar atau PR Prabowo Gibran.
Dalam konteks komunikasi politik semua elit, dijelaskan Prof Rachmat Kriyantono, semua elit politik harus bersikap terbuka, dalam artian legowo, menerima hasil keputusan dari MK.
Meski ada rasa keberatan, namun saat ini telah ada aturan yang mengikat. Lebih dari itu, mekanisme atau upaya untuk membatalkan atau menganulir keputusan MK tersebut juga sudah maksimal.
Sikap legowo ini, menurutnya memang masih memerlukan waktu. Tetapi, peran Prabowo sebagai aktor utama dan pihak pemenang dalam upaya mengkondusifkan tentunya juga sangat penting.
"Jadi sifat legowo ini saya kira perlu waktu dan aktor utama yang bisa tentu pihak yang menang, ini tugas besar Prabowo dan Gibran bersama timnya untuk bersilaturahmi dan pendekatan politik," katanya saat ditemui di FISIP UB.
Dalam diskusi politik, dikatakan Prof Rachmat itu terdapat bergaining position atau sistem tawar-menawar. Hal ini memang lumrah terjadi apalagi untuk untuk kemaslahatan bersama. Maka, dalam hal inilah dapat dimanfaatkan atau dijadikan upaya dalam merangkul kelompok tertentu, meski semua keputusan kembali pada masing-masing pihak.
"Tapi ini pasti butuh waktu. Proses komunikasi tidak bisa jalan tiba-tiba atau langsung. Harus ada pihak yang memulai dan Saya kira pihak Prabowo Gibran yang harus memulainya terlebih dahulu," terang Prof Rachmat.
Lebih lanjut Prof Rachmat menjelaskan, bahwa PDIP saat ini menurutnya masih sulit untuk menerima putusan MK itu. Hal ini karena partai berlambang banteng itu merasa di khianati dan juga semakin terpuruk dengan hasil putusan MK.
Baca Juga : PPP Siap Lanjutkan Koalisi dengan PDIP di Pilwali Kota Blitar 2024
"Saya melihat dalam logika berpikir saya ketika ada dissenting opinion ada tiga orang, kemudian keputusannya itu menolak gugatan, saya kira itu sulit untuk menerima secara nalar berpikir. Karena keputusan (MK) itu kan ada yang mungkin ditolak sebagian, tetapi ketika ada 3 hakim dissenting opinion dan jumlahnya relatif besar, tiga, saya kira itu belum bisa diterima," jelasnya.
Menurutnya, pasangan Prabowo Gibran harus menyampaikan gaha bahwa adanya rekonsiliasi bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Selain itu, Prabowo-Gibran harus dapat meyakinkan, selama masa kepemimpinannya mampu untuk yang terbaik.
Semua kubu, baik Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, dikatakan Prof Rachmat harus dirangkul. Meskipun nantinya terdapat oposisi, hal tersebut juga harus dapat diterima dan dipahami.
"Kabinet kalau memunculkan oposisi saya kira itu sesuatu yang biasa saja," paparnya.
Terakhir pihaknya memberikan penekanan, bahwa jika semua politisi berpikir terbuka, maka mestinya dapat menerima hasil yang ada meski terdapat kekecewaan. Terlebih kekecewaan yang ada pada akhirnya akan berhenti karena politik juga dinamis.
"Penting ada ruang-ruang dialog. Tapi yang penting dialognya itu ditujukan untuk kemaslahatan bersama," pungkasnya.
