JATIMTIMES - Tahapan Musrenbang di Kota Surabaya untuk perencanaan pembangunan Tahun Anggaran (TA) 2025, di tingkat kelurahan maupun kecamatan telah dimulai, untuk penyusunan rencana kerja di Forum OPD.
Aning Rahmawati, ST, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya menyampaikan perencanaan pembangunan bukan hanya rutinitas dari pemerintah kota yang harus menyerap anggaran dan mempertanggungjawabkan.
Baca Juga : PLN Gelar Diskusi Konsultasi Publik Bareng Badan Keahlian DPR RI
“Namun lebih pada program yang mensolusikan, terukur dan secara riil menyelesaikan permasalahan utama kota Surabaya secara bertahap,” ucap Aning Rahmawati.
Menurut politisi perempuan fraksi PKS ini, ada beberapa hal yang harus dicermati dalam forum perangkat daerah terkait permasalahan utama Kota Surabaya. Diantaranya soal pengelolaan sampah dengan anggaran total 581 M.
“Ini sebagian besarnya terserap untuk satgas sampah, satgas taman, tipping fee TPA Benowo, sementara anggaran murni pengelolaan sampah sendiri masih minimalis. Sehingga belum nampak inovasi teknologi untuk penyelesaian pengurangan sampah,” ujarnya.
Aning mengatakan, jika pengurangan sampah di persil juga belum nampak keseriusannya baik di penguatan anggaran maupun SDM, sebagai upaya khusus untuk mengurangi secara bertahap.
Artinya, lanjut Aning, diperlukan SDM khusus yang melakukan monev, pendampingan, melakukan kerjasama dengan banyak lembaga untuk menyukseskan program kampung Surabaya hebat yang targetnya mestinya bisa 600 ton berkurang selama 5 tahun.
“Fokus SDM DLH masih sering teralihkan untuk mengurusi lomba2 rutin tiap tahun. Bila perlu keseriusan tadi dibuktikan dengan dibentuk BLUD atau bahkan BUMD yang betul betul fokus pada pengurangan sampah, tentunya kita hitung anggarannya,” tandasnya.
Baca Juga : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jadi Pembahasan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang
Alumni ITS ini juga menambahkan jika hal lain yang masih menjadi permasalahan serius di wilayah hukum Kota Surabaya adalah ketersediaan transportasi publik.
Menurut dia, pemerintah kota, provinsi dan pusat harus duduk untuk membuat bisnis manajemen pengelolaan transportasi publik di Kota Surabaya. Utamanya untuk mengurangi kemacetan di wilayah aglomerasi.
“Karena kemacetan di Surabaya berdasarkan data dishub sebagian besarnya dari luar Surabaya,” tuturnya.
