JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, telah memulai proses pengangsuran pembebasan lahan untuk pembangunan jalur lintas selatan (JLS) Jogjakarta- Malang yang melintasi kawasan pesisir daerah tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek, Ramelan, mengungkapkan hal ini kepada awak media pada hari Senin.
Baca Juga : Tutup Telinga dari Kritikan Biden, Israel Serang Rafah
Menurut Ramelan, pada semester pertama tahun ini, pemerintah berupaya untuk membebaskan lahan sepanjang 16 kilometer yang terletak di lahan milik Perhutani. Bagian dari ruas yang dibebaskan terletak di antara Pantai Cengkrong, Kecamatan Watulimo, hingga Pantai Ngampiran, Kecamatan Munjungan. Namun, secara keseluruhan, masih tersisa sekitar 42 kilometer lahan yang harus dibebaskan untuk melanjutkan proyek pembangunan JLS.
“Kami di Pemkab Trenggalek sangat berkomitmen untuk mempercepat pembangunan jalur lintas selatan Jogja-Malang. Meskipun dihadapkan dengan keterbatasan anggaran, kami terus mengupayakan pengangsuran pembebasan lahan sebagai langkah awal yang penting dalam merealisasikan proyek ini,” ungkap Ramelan.
Tantangan terbesar dalam pembebasan lahan ini adalah keterbatasan anggaran. Diperkirakan biaya pembebasan lahan mencapai Rp 285 miliar, namun anggaran yang tersedia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Trenggalek tahun 2024 hanya sebesar Rp 500 juta. Plafon anggaran yang jauh dari total biaya pembebasan lahan tersebut menjadi hambatan serius dalam percepatan pembangunan jalur tersebut.
Ramelan menyatakan kekhawatirannya bahwa tanpa dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat, target tersambungnya JLS Jogja-Malang pada tahun 2029 akan sulit tercapai. Belum lagi, pemaksaan anggaran yang tidak proporsional berpotensi mengganggu postur APBD Trenggalek yang sudah terbatas.
“Kami berupaya mempercepat pembebasan lahan dengan fokus pada sektor yang lebih memungkinkan, seperti lahan milik Perhutani yang menggunakan sistem pinjam pakai sehingga tidak membutuhkan anggaran yang besar. Koordinasi telah dilakukan dengan pemerintah pusat untuk memastikan kelancaran pembangunan ini,” imbuhnya.
Baca Juga : Prediksi Cuaca Wilayah Jawa Timur Saat Perayaan Imlek, 10 Februari
Ramelan menambahkan bahwa jika pembebasan lahan di Perhutani berhasil diselesaikan pada tahun ini, pembangunan fisik JLS direncanakan akan dimulai pada tahun 2025 dan 2026. Dengan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, diharapkan pembangunan JLS Jogja-Malang dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan.
“Dengan kerjasama antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, kami optimis dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada dan menjadikan jalur ini sebagai salah satu infrastruktur vital bagi pertumbuhan ekonomi dan konektivitas regional,” pungkasnya.
