JATIMTIMES - DPRD Kota Malang melakukan reses terakhir pada periode kali ini. Masa reses sendiri berlaku mulai 1 hingga 7 Februari 2024.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika dalam reses yang dilakukan di RW 03 Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru membenarkan bahwa kali ini merupakan reses terakhir yang harus dilakukan anggota DPRD Kota Malang pada periode 2019-2024.
Baca Juga : 7 Ide Mendekorasi Ruang Tamu Agar Terlihat Glamor dan Mahal
Bukan tanpa alasan, Made mengaku reses yang dilakukan awal tahun 2024 ini memiliki tujuan. “Jadi ini reses terakhir DPRD pada periode ini, yang harus kami lakukan di awal tahun agar bisa masuk SIPD, itu tujuan kami. Bukan dalam rangka kampanye, karena tiga Februari terakhir memasukkan SIPD, makanya kami resesnya 1 sampai 7 Februari,” kata Made, Sabtu (3/2/2024) malam.
“Di sisa itu, kami minta perpanjangan ke Bappeda agar terakhir tanggal 7, tanggal 3 gak mungkin karena hari libur sehingga serap aspirasi bisa maksimal,” imbuh Made.
Dengan reses yang dilakukan pada awal tahun ini, Made menuturkan anggota dewan selanjutnya sudah tidak memikirkan usulan pokir (pokok pikiran) tahun 2025. “Akan tetapi untuk 2026 mereka (anggota dewan baru) yang mengusulkan. Untuk usulan pembangunan 2025, apapun hasil pileg besok, tidak akan meniadakan pokir itu,” ucap Made.
Pada serap aspirasi masyarakat yang dilakukan di RW 03 Kelurahan Tlogomas, Made banyak menerima usulan terkait drainase. Karena permasalahan drainase membuat jalan di wilayah Tlogomas menjadi rusak.
“Yang belum drainase, karena permasalahannya ketika hujan pasti akan merusak jalan,” ucap Made.
Kemudian, ada pula usulan terkait dengan non fisik. Contohnya posyandu untuk balita dan lansia, banjari untuk ibu-ibu hingga kesenian.
“Lalu di atas banyak perumahan berdiri, sebenarnya butuh sentuhan. Seperti di perumahan PNS itu kan sudah diserahkan ke aset Pemkot, tapi belum tersentuh. Tapi di sana ada pavingisasi 700 meter,” beber Made.
Menurut Made, masa saat ini merupakan masa transisi bagi anggota DPRD Kota Malang. Karena sebentar lagi akan tiba saatnya pada pemilihan legislatif.
“Ini transisi benar, sehingga kebijakan umum anggaran (KUA) harus kuat untuk 2025, kami bertanggung jawab pada akhir periode ini,” ujar Made.
Sebelumnya, Made mengaku bahwa reses yang dilakukan pada awal tahun ini menjadi perbincangan sendiri dikalangan masyarakat. Namun pihaknya memiliki alasan kuat untuk melakukan hal tersebut.
Baca Juga : Jaga Adipura, DLH Kota Malang Akan Konsen Penanganan Sampah
“Ini jadi kontroversi karena kenapa reses dipercepat, tapi ini reses terakhir pada periode ini. Kaitannya untuk kebijakan umum anggaran untuk 2025. Saya sudah perintahkan tidak boleh ada kampanye sama sekali, tidak ada atribut atau apa, wajib pakai pin (DPRD Kota Malang) karena menunjukkan kita bertugas sebagai anggota dewan. Dan dewan tidak cuti, karena wakil rakyat tidak boleh diwakili,” tegas Made.
Alasan lain, Made membeberkan kenapa pokir bisa dicairkan diawal. Karena serapan anggaran sebelumnya diawal tahun dinilai tidak bagus.
“Karena transisi setelah ini sudah masuk tahapan Pilkada, pasti ASN konsentrasi nya terpecah. Maret sudah tahapan Pilkada perorangan, jika pilpres dua putaran, 26 Juni sudah coblosan pilpres tahap kedua. April Mei sudah kampanye pilpres tahap kedua,” tukas Made.
Sebagai informasi, pada dialog yang dilakukan Made bersama warga masyarakat RW 03 Kelurahan Tlogomas, banyak usulan yang disampaikan. Mulai pembangunan fisik ataupun non fisik.
Berdasarkan informasi yang diterima media ini, RW 03 Kelurahan Tlogomas akan menerima Rp 1,2 miliar untuk 11 titik pembangunan di Kelurahan Tlogomas. Angka tersebut muncul dari pokir DPRD Kota Malang untuk tahun 2025 mendatang.
