JATIMTIMES – Sebanyak 319 anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Jawa Timur (Jatim) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) pendalaman tugas di Bali yang berlangsung pada 5-7 Juni 2026.
Mengusung tema 'Penguatan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan APBD', forum ini difokuskan untuk mendongkrak kapasitas performa legislator, khususnya dalam memperketat fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah.
Baca Juga : Lapak Semipermanen Menjamur di Kawasan Alun-Alun, Pemkot Batu Bakal Data Ulang PKL
Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Deni Wicaksono, mengungkapkan bahwa penguatan kapasitas ini menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini didasari oleh masih adanya kesenjangan yang cukup lebar antara perencanaan pembangunan di atas kertas dengan realisasi program kerja nyata di lapangan.
Menurut Deni, DPRD memiliki tanggung jawab strategis untuk mengunci agar setiap rupiah yang telah dianggarkan melalui APBD benar-benar terserap secara efektif dan memberikan asas manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Kami ingin memperkuat tata kelola kelembagaan di masing-masing DPRD sekaligus membangun komunikasi yang lebih kuat antaranggota Fraksi PDI Perjuangan di wilayah Jawa dan Bali. Banyak persoalan teknis di daerah yang membutuhkan pemahaman dan langkah yang selaras,” ujar Deni, dikonfirmasi Jumat (5/6/2026).
Wakil Ketua DPRD Jatim tersebut memaparkan, dari tiga fungsi utama kedewanan—yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan—aspek pengawasan merupakan ujung tombak yang paling menentukan keberhasilan eksekusi program di daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini menilai, mayoritas pemerintah daerah sebenarnya sudah memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang cukup matang. Namun, mandeknya pencapaian target di lapangan sering kali dipicu oleh lemahnya supervisi dan evaluasi berkala terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Perencanaan pembangunan di banyak daerah sudah cukup baik. Tantangannya adalah memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai target. Karena itu kami ingin memperkuat kapasitas pengawasan anggota DPRD agar pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” tegas Deni.
Selain mempertajam taji pengawasan anggaran, agenda bimtek ini juga diproyeksikan sebagai wadah koordinasi makro untuk menyamakan persepsi seluruh legislator banteng terhadap dinamika regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
Baca Juga : Puluhan SPPG di Malang Raya Kena Suspend, GAPEMBI Desak Mitra Segera Benahi Standar Operasional
Beberapa klaster isu krusial yang dibedah secara mendalam di antaranya meliputi tata kelola pengelolaan dana desa, implementasi regulasi baru, optimalisasi fungsi DPRD dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, hingga strategi penguatan komunikasi publik anggota legislatif.
Deni mengunci penjelasannya dengan menegaskan bahwa kesamaan tafsir terhadap aturan turunan di antara sesama anggota fraksi adalah hal yang mutlak. Langkah ini penting agar relasi kemitraan dengan pemerintah daerah maupun penyampaian edukasi kepada masyarakat dapat berjalan lurus tanpa distorsi informasi.
“Kami ingin memastikan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku. Dengan begitu komunikasi dengan pemerintah daerah maupun masyarakat dapat berjalan lebih efektif,” pungkasnya.
