JATIMTIMES - Saudi Arabia, di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, tengah bersiap membuka pusat penjualan minuman beralkohol pertamanya di ibu kota Riyadh.
Direncanakan akan dibuka beberapa minggu mendatang, pusat penjualan ini akan melayani secara eksklusif diplomat non-Muslim, mengikuti langkah-langkah ketat yang telah ditetapkan dalam dokumen resmi. Calon pelanggan diharuskan mendaftar melalui aplikasi seluler, mendapatkan kode klarifikasi dari kementerian luar negeri, dan mematuhi kuota bulanan untuk pembelian minuman beralkohol.
Baca Juga : Pemkab Blitar Targetkan Pembebasan Lahan JLS Blitar Tuntas di Tahun 2024
Keputusan ini dianggap sebagai langkah penting dalam upaya Saudi membuka negara yang konservatif secara Islam untuk pariwisata dan bisnis. Hal ini sejalan dengan Visi 2030, rencana ekonomi jangka panjang untuk beralih dari ketergantungan pada minyak. Pusat penjualan minuman beralkohol ini akan berlokasi di Kuartal Diplomatik Riyadh, yang secara tegas membatasi akses hanya untuk non-Muslim, meskipun belum jelas apakah ekspatriat non-Muslim lainnya akan diizinkan.
Arab Saudi memiliki hukum yang ketat terkait konsumsi minuman beralkohol, dengan sanksi yang mencakup hukuman cambuk, deportasi, denda, atau penjara. Reformasi baru-baru ini telah menggantikan hukuman cambuk dengan hukuman penjara, dan sejauh ini minuman beralkohol hanya dapat diperoleh melalui surat diplomatik atau di pasar gelap.
Pemerintah Saudi juga telah mengonfirmasi pembatasan baru terhadap impor minuman beralkohol dalam konsinyasi diplomatik. Pusat Komunikasi Internasional (CIC) menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk melawan perdagangan gelap minuman beralkohol yang diterima oleh misi diplomatik. Meskipun pernyataan tersebut tidak membahas pusat penjualan minuman beralkohol yang direncanakan, CIC menegaskan bahwa kerangka kerja baru ini tetap menghormati konvensi diplomatik internasional.
Selain membuka pusat penjualan minuman beralkohol, Arab Saudi di bawah kepemimpinan Mohammed bin Salman telah melakukan sejumlah reformasi sosial. Hal ini mencakup melonggarkan aturan ketat terkait segregasi gender dan pakaian, serta membuka negara untuk pariwisata non-agama, konser, dan mengizinkan wanita untuk mengemudi.
Baca Juga : Menggila, Israel Serang RS Al-Khair dan Nasser di Gaza, Staf Medis Ditangkapi
Semua ini merupakan bagian dari upaya lebih luas, yaitu Visi 2030, yang juga bertujuan mengembangkan industri lokal, pusat logistik, dan menciptakan lapangan kerja untuk warga Saudi.
