JATIMTIMES- Jalur Lintas Selatan (JLS) Blitar, yang melintasi Kabupaten Blitar, tengah mengalami progres signifikan. Informasi terkini dari Pemkab Blitar menyebutkan bahwa JLS Blitar saat ini berada dalam tahap pembebasan lahan, khususnya di dua trase yang masih harus diselesaikan.
Pemerintah menargetkan penyelesaian dua trase terakhir tersebut pada tahun 2024. Meskipun begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar masih menunggu instruksi pusat terkait teknis pembebasan lahan. Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Blitar, Hamdan Zulfikri Kurniawan, mengungkapkan bahwa dua trase yang akan dibebaskan tahun ini adalah trase Sumbersih–Ringinrejo dan trase Ringinrejo–Jolosutro.
Baca Juga : Turnamen Catur IKA Unisba Blitar Cup I Sukses Digelar, Ratusan Pecatur Jatim Berebut Prestasi Terbaik
"Proses pembebasan lahan Jalur Lintas Selatan (JLS) Blitar merupakan suatu tantangan yang sedang kami hadapi. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pembebasan lahan trase Sumbersih–Ringinrejo dan trase Ringinrejo–Jolosutro sesuai target tahun 2024 yang ditetapkan pemerintah. Meski saat ini masih menunggu instruksi teknis dari pusat, kami telah melakukan persiapan lahan yang diperlukan,” ungkap Hamdan.
Pembebasan lahan trase Sumbersih–Ringinrejo menjadi prioritas karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat. Meskipun Pemkab Blitar sudah bersiap melakukan persiapan lahan, namun pembebasan lahan masih menunggu instruksi resmi dari pusat. Hamdan juga menyoroti kebijakan pembayaran dengan sistem cicil yang merupakan kebijakan pusat, mengingat nilai pembebasan lahan mencapai puluhan miliar.
“Kami mengapresiasi kebijakan pusat terkait sistem pembayaran dengan cicil, karena nilai pembebasan lahan yang besar tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh APBD Pemkab Blitar. Proses pembebasan lahan memang tidak selalu berjalan mulus, namun kami terus berupaya menangani kendala-kendala seperti perselisihan harga dan masalah status lahan yang menjadi bagian dari dinamika tersebut,” imbuhnya.
Meski proses pembebasan lahan tidak selalu berjalan mulus dengan beberapa warga yang tidak puas dengan nilai taksiran, Hamdan menjelaskan bahwa Pemkab Blitar telah melakukan pertemuan dengan Pemkab Tulungagung, Trenggalek, dan Sekretaris Daerah Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Jatim memberikan apresiasi atas progres pembebasan lahan JLS Blitar, terutama trase Serang–Sumbersih yang telah berhasil diselesaikan pada tahun 2023.
“Pertemuan dengan Pemkab Tulungagung, Trenggalek, dan Sekretaris Daerah Jawa Timur menunjukkan apresiasi terhadap progres pembebasan lahan JLS Blitar. Meskipun tanggung jawab pembangunan proyek fisik sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, kami tetap berkomitmen untuk memastikan kelancaran proyek ini,” lanjutnya.
Baca Juga : Penyerahan PSU Terkendala Regulasi Baru, Pj Wali Kota Malang Sarankan Pengembang Lakukan Penyesuaian
Meski demikian, Hamdan menegaskan bahwa tanggung jawab pembangunan proyek fisik sepenuhnya ada pada pemerintah pusat. Kendala seperti perselisihan harga dan status lahan menjadi tantangan, tetapi upaya terus dilakukan untuk memastikan kelancaran proyek JLS Blitar menuju penyelesaian yang sukses.
“Meski terdapat tantangan, kami percaya bahwa dengan sinergi dan koordinasi yang baik, JLS Blitar akan segera menjadi kenyataan, memberikan manfaat bagi masyarakat dan konektivitas wilayah,” pungkas Hamdan.
