JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana untuk menata ulang gelaran car free day (CFD) yang selama ini digelar di Jalan Besar Ijen. Hal itu dilakukan agar gelaran CFD yang menjadi jujugan warga Kota Malang saat akhir pekan itu bisa semakin ramai.
Terlebih dengan berbagai event yang digelar di dalamnya. Jika sebelumnya CFD itu merupakan kewenangan dari satu Organisasi Pemerintan Daerah (OPD) saja. Kini, menurut Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat akan digarap dengan melibatkan lintas OPD.
Baca Juga : TKN Laporkan Bawaslu Jakpus ke DKPP Usai Putusan Gibran Langgar Aturan Usai Bagi-bagi Susu di CFD
“CFD ini kita akan evaluasi, memang leading sektornya di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, namun dalam perjalanannya ada juga sektor-sektor OPD terkait. Karena di sana ada sektor UMKM, wisata, olahraga, hingga keamanan untuk masyarakat,” ujar Wahyu.
Selain Dishub, nanti juga akan melibatkan beberapa OPD terkait CFD. Yakni Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Nanti bisa juga kita menggandeng Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) termasuk juga dari PKL Wilis Retawu. Makanya kami akan evaluasi CFD untuk keseluruhan,” imbuh Wahyu.
Selain itu, nantinya yang juga akan dilibatkan dalam penyelenggaraan CFD setiap pekannya adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang. Hal itu berkaitan dengan manajemen pengelolaan sampah selama CFD berlangsung.
Baca Juga : Polres Jember Gelar Sertijab, Mantan Kasatlantas Jabat Wakapolres
"Dari DLH terkait banyaknya sampah berceceran. Kita harus beritahukan ke pengunjung kuliner dan PKL supaya bisa disiplin. Ada beberapa hal yang tidak boleh dan saya lihat juga semakin tidak tertata. Banyak masukan dan momen evaluasi CFD terkait posisi PKL," terang Wahyu.
Ke depan Wahyu berharap, dengan evaluasi penataan CFD tersebut nantinya dapat terintegrasi dengan keinginan dan tujuan dari masyarakat. “Semua instansi terkait kita libatkan untuk bisa mengevaluasi CFD ke depannya seperti apa. Kita evaluasi penanggung jawab dulu. Kolaborasi lintas OPD terkait evaluasi kebijakan CFD agar bisa lebih baik, terintegrasi, dan sesuai harapan masyarakat,” pungkas Wahyu.
