JATIMTIMES - Sekitar 13 ribu penduduk usia 16-17 tahun di Kabupaten Malang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Berdasarkan laporan yang dihimpun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Malang, salah satu kendala calon pemilih pemula saat Pemilu 2024 tersebut belum melakukan perekaman e-KTP lantaran tidak bisa dandan.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dinas Dukcapil Kabupaten Malang Subianto. Menurut dia, laporan adanya kendala terkait mereka yang enggan melakukan perekaman e-KTP lantaran tidak bisa dandan tersebut diperoleh saat Dinas Dukcapil Kabupaten Malang aktif jemput bola ke sekolah-sekolah.
Baca Juga : Tingkatkan Inovasi Digital Marketing, MPM Honda Jatim Raih Indonesia Digital Marketing Champion
"Pemilih pemula itu ada kurang lebih 92 ribu. Itu sampai dengan akhir 2024. Kita sudah punya data itu," ungkapnya saat ditemui belum lama ini.
Diterangkan Subianto, jika mengacu pada data tersebut, artinya jumlah calon pemilih pemula sekitar 92 ribu itu tercatat tidak hanya pada putaran pemilu di 14 Februari 2024 mendatang, melainkan juga pada saat Pilkada 2024.
"(Sedangkan) untuk target Pemilu 14 Februari 2024 itu, kami split itu jumlahnya sampai dengan saat ini itu sekitar 13.500 pemilih pemula yang belum perekaman. Jadi dari jumlah yang itu tadi (sekitar 92 ribu), yang 13.500 belum perekaman (e-KTP)," bebernya.
Terkait hal itu, Dinas Dukcapil Kabupaten Malang telah melakukan beragam terobosan guna mengoptimalkan proses perekaman e-KTP. Di antaranya meliputi berkoordinasi dengan para camat se-Kabupaten Malang agar mengimbau warganya untuk segera melakukan perekaman e-KTP hingga memberikan undangan by name by address (BNBA).
"Harapan kami mereka sadar berdemokrasi, (sehingga) mereka akan hadir untuk melakukan perekaman. Disamping itukan, ini juga termasuk kepentingan masyarakat itu sendiri, karena sekarang semua berbasis NIK (nomor induk kependudukan)," imbaunya.
Selain strategi tersebut, upaya yang dilakukan Dinas Dukcapil Kabupaten Malang untuk mengoptimalkan proses perekaman e-KTP adalah dengan aktif jemput bola ke beberapa sekolah dan pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Malang. Di mana, pada akhir tahun 2024 ini, hampir setiap hari petugas Dinas Dukcapil Kabupaten Malang mendatangi sekolah dan ponpes. Hal itu dikarenakan para siswa dan santri sebentar lagi akan memasuki masa libur sekolah dan ponpes.
"Kami juga melakukan perekaman ini hampir setiap hari. Jadi kami itu pada bulan-bulan terakhir ini hampir setiap hari kami itu datang ke sekolah atau pondok," imbuhnya.
Tercatat beberapa sekolah baik SMA maupun SMK negeri di Kecamatan Singosari tak luput dari upaya jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Malang. Terbaru perekaman e-KTP dilakukan di sejumlah sekolah yang ada di Kecamatan Poncokusumo dan Gondanglegi.
"Setiap hari, mulai dari SMKN 1 Singosari, SMAN 1 Singosari, hingga SMKN 2 Singosari. Terakhir beberapa waktu kemarin, di pondok dan SMA di Poncokusumo dan juga di Pondok Al-Rifa'ie 2 juga kita lakukan perekaman," terangnya.
Sejauh ini, disampaikan Subianto, upaya jemput bola yang dilakukan Dinas Dukcapil Kabupaten Malang mendapat tanggapan dan dukungan positif dari pihak sekolah dan ponpes. Meski demikian tetap ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut. Misalnya meliputi kesibukan belajar mengajar para siswa dan santri yang harus disesuaikan sebelum dilakukan perekaman e-KTP di sekolah maupun ponpes. "Kalau sekolah dan pondok perinsipnya support semua," ujarnya.
Baca Juga : Serahkan Bantuan Sosial Pendidikan, Ini Pesan Pj Wali Kota Kediri
Meskipun pihak sekolah maupun ponpes mendukung upaya jemput bola yang dilakukan Dinas Dukcapil Kabupaten Malang, namun tidak selalu demikian dengan para siswa. Sebagian dari mereka ada yang keberatan dengan alasan akan mengurus e-KTP secara mandiri.
"Kalau pas di sekolah itu, anak-anak itu ada yang (bilang) gini 'nanti saja, saya (perekaman e-KTP) di kecamatan saja'," ucap Subianto.
Mereka yang memilih mengurus e-KTP secara mandiri tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, mereka lebih memilih mengurus e-KTP ke kecamatan masing-masing lantaran agar bisa dandan.
"Terus ada lagi yang laporannya begini, ya mungkin tidak keseluruhan ya, kendalanya begini 'kalau saya (perekaman e-KTP) di sekolah pakai hijab sesuai seragam pada saat itu, dan yang cewek tidak bisa pakai lipstik', ini benar seperti ini, ini data lapangan dari teman-teman (petugas Dukcapil Kabupaten Malang) itu," ujarnya.
Meski terkesan menyayangkan kejadian tersebut, namun Subianto memilih untuk memaklumi alasan para siswi yang kurang berkenan jika melakukan perekaman e-KTP di sekolah mereka. Sebab, e-KTP memang berlaku untuk seumur hidup.
"Kalau yang cewek kan begitu, kalau kita-kita yang laki-laki ya cuek saja, karena berlaku seumur hidup. Jadi yang cewek-cewek ini ingin tampak (sempurna, red), sedangkan kalau yang laki-laki ya cuek saja," ujarnya.
Menanggapi fenomena semacam itu, pihak Dinas Dukcapil Kabupaten Malang mengaku telah berkoordinasi dengan pihak sekolah. Di mana, sebagian sekolah diantaranya memperkenankan siswinya untuk dandan sebelum perekaman e-KTP.
"Ada sebagian sekolah yang akhirnya memperbolehkan (dandan sebelum perekaman e-KTP), tapi setelahnya harus di hapus," tukasnya.
