JATIMTIMES - Partai Garuda menyoroti banyaknya serangan yang ditujukan berbagai pihak pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Partai Garuda mengaku prihatin karena Jokowi, meski menyatakan netral, tetap dicaci maki.
Baca Juga : Wali Kota Kediri: Terima Kasih Rekan-Rekan Media Atas Kolaborasi Yang Kita Jalin
"Kasihan Pak Jokowi, beliau difitnah, dicaci maki oleh orang-orang yang besar karena menggunakan namanya, mereka ingin dan memaksa Jokowi untuk mengikuti keinginan mereka, mendukung pilihan mereka, jika tidak, maka nama Jokowi harus dirusak, agar 82% masyarakat yang puas akan kepemimpinan Jokowi, jadi membenci Jokowi," kata Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi dalam keterangannya, Kamis (2/11/2023).
"Bahkan ketika beliau menyatakan netral dalam Pemilu, tetap saja beliau difitnah, dicaci maki dan direndahkan hanya karena beliau tidak berpihak pada mereka," imbuh dia.
Lebih lanjut Teddy mengatakan, Jokowi sebagai presiden tidak bisa diatur sesuai keinginan, baik partai politik, relawan dan lainnya. Teddy menegaskan Jokowi bukanlah petugas partai.
"Beliau bukan petugas partai tapi Presiden Republik Indonesia," kata Teddy.
Ia juga mengungkit sikap Jokowi terhadap negara-negara adikuasa mulai dari penguasaan Freeport, Blok Mahakam, Blok Rokan, pelarangan ekspor biji nikel, bauksit, tembaga dan lainnya. Menurutnya, sikap Jokowi membuat jengkel negara adikuasa namun ini juga membuat sang kepala negara dicintai rakyatnya.
"Ini yang membuat negara-negara adikuasa murka, tapi ini yang membuat rakyat menyukai beliau. Jokowi tidak bisa diatur negara-negara adikuasa," ujar Teddy.
Teddy lalu menyebut fitnah terhadap Jokowi masih akan dilakukan para pembenci tersebut. Dia menyebut fitnah ini akan terus dilancarkan demi memaksa Jokowi mengikuti kehendaknya. Partai Garuda saat ini mendukung capres Prabowo Subianto.
"Maka dari itu, fitnah dan caci maki terhadap Presiden Jokowi akan terus mereka lakukan secara masif. Mereka gunakan jurus mabok untuk mendegradasi Jokowi hanya karena Jokowi tidak bisa diatur dan dipaksa untuk berpihak pada mereka," ujar Teddy.
Seperti yang sudah diketahui, saat ini para kader PDIP mulai melayangkan suara protes terhadap keputusan Gibran bergabung ke barisan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Gibran resmi menjadi bakal cawapres dari Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden dari KIM. Koalisi ini terdiri dari Partai Gerindra, PAN, Golkar, Demokrat, Gelora, PBB, Garuda, dan PSI.
Atas keputusan Wali Kota Surakarta itu menyeberang ke koalisi partai lain, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menilai, Gibran sebagai pembangkang. Basarah menegaskan, dalam aturan partai telah tegas disebutkan bahwa setiap kader wajib menaati keputusan yang sudah diambil Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
Baca Juga : Pemkot Malang Komitmen Wujudkan Kota Malang Ramah Lansia
“Secara aturan partai dia (Gibran) telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai,” kata Basarah di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023).
Basarah menilai, secara etika politik, anak Presiden Jokowi tersebut telah keluar dari PDIP. Ia pun telah mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) kepada DPC PDIP Solo. Ia menanti sikap Gibran untuk menemui Megawati atas pilihan politiknya yang berseberangan dengan parpol yang telah mengusungnya sebagai wali kota.
“Kami tunggu niat baiknya untuk menunjukkan etika politik beliau kepada Ibu Mega, kepada keluarga besar partai yang telah melahirkan, membesarkan, dan menjaganya,” tutur Basarah.
Lalu setelah itu, giliran Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang melakukan kritik secara terbuka. Hasto merasa PDIP telah ditinggalkan keluarga Jokowi dengan manuver politik yang dilakukan Gibran sebagai cawapres Prabowo.
Ia menilai, PDIP telah memberikan privilege yang begitu besar kepada keluarga Jokowi, namun Jokowi dan keluarga meninggalkan partai karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi. Hasto tak menjelaskan secara detail permintaan lain yang dia sebutkan.
“Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” kata Hasto dalam keterangan, Minggu (29/10/2023).
Hasto menilai yang terjadi dari pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo, merupakan bentuk political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia.
“Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK,” kata Hasto.
