JATIMTIMES - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal karena ASN sibuk mengurusi Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Dia meminta sistem pelaporan anggaran harus dirombak.
Adapun hal itu disampaikan Jokowi dalam Rakernas Korpri 2023, di Hotel Mercure, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Baca Juga : SBY Bertemu Jokowi, Ini yang Dibahas
Jokowi awalnya mengatakan dirinya harus ada tolak ukur yang jelas bagi kinerja ASN.
"Saya sering menyampaikan ke Menpan-RB harus ada tolok ukur yang jelas. Harus ada reward yang jelas. Jadi orientasi jangan sampai kerja sampai tengah malam," kata Jokowi.
"Saya pernah ke daerah. Saya lihat kok kepala sekolah dan guru kerja sampai malam-malam. Urusan apa saya cek. SPJ. Bukan urusan menyiapkan merencanakan kegiatan belajar mengajar, tapi urusannya SPJ. Oleh sebab itu, saya balik ke sini saya sampaikan ke Menkeu. Bu, ini sistem harus dirombak, harus diubah sehingga orientasi ASN kita tidak menyiapkan SPJ," ujarnya.
Meski begitu, Jokowi memahami jika SPJ besifat wajib. Akan tetapi menurutnya, prosedur pelaporannya diperpendek.
"SPJ wajib, iya. Tapi, jangan sampai prosedur 43 step. Itu belum anaknya. Karena dari pusat cuma 43 begitu sampai provinsi, begitu sampai kabupaten dan sampai kota bisa sampai 120-an step, beranak pinak. Benar nggak? Siapa yang bilang tidak benar tunjuk jari. Saya beri sepeda. Karena kenyataannya seperti itu," ujar Jokowi.
Ia kemudian meminta agar tolak ukur dan hadiah bagi ASN yang kinerjanya baik. Dia meminta Menpan RB merumuskan hal itu.
"Sekda nggak bisa diangkat kalau dia nggak bisa menumbuhkan ekonomi di sebuah kabupaten 6 koma. Ukurannya gitu. Bukan ukurannya SPJ. Repot kalau seperti itu. Kejebak dalam sistem seperti itu. Ukurannya lagi apa? Inflasi. Kepala dinas yang berhubungan dengan inflasi apa? Kalau inflasi tidak bisa di bawah 3 berarti nggak kerja. Tiga, kemiskinan. Ini yang dibutuhkan memang itu. Bukan kejebak pada rutinitas harian yang SPJ, SPJ, SPJ, prosedur, prosedur, prosedur. Itu Pak Menpan harus dirumuskan setelah UU ASN jadi. Sehingga kita berubah betul karena dunia sekarang ini berubahnya cepat sekali," ujarnya.
Pada kesempatan itu juga, Jokowi mengatakan jika dirinya mendengar ada yang tidak atas perpindahan itu.
"Yang terakhir mengenai IKN, yang berkaitan dengan perpindahan, artinya Bapak Ibu sekalian, saya dengar ada yang senang, ada yang nggak senang," kata Jokowi.
Jokowi menyebut daya dukung Pulau Jawa sudah tidak lagi kuat menampung lebih dari 50 persen penduduk Indonesia. Dia menyebut ada sekitar 150 juta penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa.
Baca Juga : Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Pemkot Kediri Gelar Upacara Bendera
"Kita ini memiliki 17 ribu pulau, satu pulau yang namanya Pulau Jawa, itu dihuni oleh 56 persen dari penduduk kita 278 juta. 56 persennya itu hidup di Jawa. daya dukungnya sudah nggak kuat Pulau Jawa ini, 150an juta hidup di Jawa. Padahal ekonomi, 58 persen itu ada di Jawa, perputaran uang, perputaran ekonomi 58 persen ada di Jawa, yang pulau yang lain yang jumlahnya 17 ribu kurang satu tadi dapat apa?" kata Jokowi.
Jokowi kembali bicara perlunya pemerataan sehingga menjadi Indonesia sentris bukan Jawa sentris. Dia menilai permasalahan di Pulau Jawa terutama di Jakarta sudah sangat kompleks.
"Ini yang saya sampaikan, kita butuh Indonesia sentris, bukan Jawasentris, sehingga perlu pemerataan. Apalagi Jakarta, Jawa saja sudah seperti itu apalagi Jakarta," kata Jokowi.
Jokowi lalu bicara perlunya ASN pindah. Jokowi mengatakan pemerintah sudah menyiapkan insentif bagi ASN yang pindah ke IKN. Kalau tidak menurutnya, proses pemindahan akan berjalan alot.
"Untuk memulainya di sana perlu yang namanya ASN pindah, ini adalah masa depan baru dan sudah disiapkan insentif, kalau nggak ada ini alot pasti, tapi kalau ada insentif kan beda," ujarnya.
Jokowi juga membeberkan fasilitas yang didapat ASN. Dia mengatakan butuh jiwa pelopor dari para ASN.
"Rumah dinas, diberikan rumah tapak, maupun apartemen, biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak, ada tunjangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya," ujarnya.
"Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu kan biasa saja, sekarang kok jadi keliatannya kok agak rumit? Tapi kalau sudah ditunjuk bapak pindah, bapak pindah, ibu pindah, ibu pindah moga-moga semuanya selesai," lanjut Jokowi.
