JATIMTIMES - Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Situbondo dinilai gagal mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut terbukti di penghujung triwulan ketiga ini realisasi PAD di lima OPD tersebut di bawah 50 persen.
Menyikapi hal tersebut Anggota DPRD Situbondo Fraksi Partai Demokrat, Janur Sasra Ananda angkat bicara. Legislator berambut gondrong ini pun meminta lima Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Situbondo untuk legowo mengundurkan diri.
Baca Juga : Belasan Siswi SD di Situbondo Gores Lengannya Sendiri, Tiru Tren di Medsos
"Kanapa harus mundur? Karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan OPD. Sebab sewaktu mereka dipilih bupati menjadi Kepala OPD itu ada kontrak kinerja. Terutama dalam menjalankan visi-misi Situbondo Berjaya," ujarnya, Jumat (29/9/2023).
Berdasarkan data yang dihimpun dari DPRD, terdapat lima OPD dengan realisasi PAD di bawah 50 persen. Yakni Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) target PAD Rp5.208.419.030 baru terealisasi Rp1.204.605.775 atau 23,13 persen.
DPMPTSP target PAD Rp1.411.715.000 baru terealisasi Rp487.873.270 atau 34,56 persen. Kemudian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) target PAD Rp5.065.050.000, baru terealisasi Rp1.773.028.399 atau 35,01 persen.
Dilanjut Dinas Perhubungan (Dishub) target PAD Rp7.509.899.800, baru terealisasi Rp2.837.572.950 atau 37,78 persen. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) target Rp21.804.435.034, baru terealisasi Rp8.590.418.074 atau 39,40 persen.
Janur sempat meminta penjelasan salah satu pimpinan OPD kenapa target PAD rendah. "Saya sudah mendapatkan jawaban salah satu OPD. Mereka merasa targetnya terlalu tinggi ketika telah ditetapkan oleh bupati dan DPRD. Tetapi yang namanya target itukan harus diupayakan maksimal," tambahnya.
Ia melanjutkan, untuk KIR mobil Dishub Situbondo ditargetkan menghasilkan PAD sekitar Rp1 miliar. Namun yang tercapai kurang lebih Rp400 juta. "Alasannya mereka katanya dulu Bondowoso KIR nya ke Situbondo, tetapi sekarang Bondowoso sudah punya KIR sendiri. Kedua jumlah kendaraan yang layak jalan dan tidak kalau dihitung itu tidak sampai Rp1 miliar tadi," bebernya.
Baca Juga : Kuatkan Jantung, Otak, Lancarkan BAB Yuk Konsumsi Ini
Namun Janur memastikan, anggota DPRD Situbondo bakal mempelajari lebih lanjut terkait alasan-alasan yang disampaikan tersebut. "Kalau perlu kita akan memakai pihak ketiga untuk menghitung potensi PAD ini. Sehingga kita sebagai anggota dewan tidak mudah begitu saja menerima alasan-alasan tersebut," tegasnya.
Kurang apresiasi dari Pemkab Situbondo juga menjadi penyebab capaian PAD rendah. "Untuk reward itu masih kurang ya. Dan juga pengembalian sebagai PAD yang mereka setor ini juga masih kecil. Padahal itu ada aturannya, sebagian besar dari PAD yang disetor itu harus dikembalikan lagi ke OPD tersebut dalam rangka meningkatkan PAD nya lagi. Contoh ini ya, PAD dari Parkir Berlangganan, ini sangat sedikit sekali yang digunakan untuk kesejahteraan para jukir. Seragamnya sudah dua tahun tidak ganti," pungkas Janur.
Sementara itu, Kepala Dishub Situbondo Rikwan Sugihartono tidak menjawab saat dihubungi melalui sambungan telepon. Begitu pula Kepala Dispertangan Situbondo Hariyadi Tejo Laksono tidak ada jawaban dari yang bersangkutan.
