JATIMTIMES - Enam kepala desa se Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, terdiri dari Kades Sidomekar, Kades Semboro, Kades Sidomulyo, Kades Rejoagung, Kades Pondok Joyo dan Kades Pondokdalem, Rabu (6/9/2023) melakukan 'safari' dengan mendatangi Kantor Dinas Kesehatan, DPRD Jember dan kantor Bupati Jember.
Kedatangan para kades Kecamatan Semboro, untuk mengadukan keluhan warga se kecamatan Semboro, yang merasa layanan kesehatan di Puskesmas Semboro, mulai dari layanan ambulan, layanan pemeriksaan, dan juga layanan pemberian obat untuk pasien sangat kurang.
Baca Juga : Jalan Rusak Siap Diportal dan Ditanami Pisang, Ini Respon DPUPR Tulungagung
"Kedatangan kami ke Dinkes, DPRD dan Pemkab Jember, untuk meneruskan aspirasi warga kami, terkait layanan Puskesmas Semboro, dimana banyak warga di setiap desa yang ada di Kecamatan Semboro, mengeluhkan layanan kesehatan di Puskesmas yang sangat kurang dialami warga-warga kami," ujar Antoni Kepala Desa Semboro yang juga juru bicara kades-kades.
Menurut Antoni, layanan yang tidak maksimal di Puskesmas Semboro, diantaranya banyak warga peserta BPJS yang masih harus membayar biaya ambulan dan juga obat-obatan. Selain itu, penanganan terhadap pasien juga sering kali teledor, dan menyebabkan pasien 'terlantar' dan tidak segera ditangani.
"Banyak warga kami yang ikut BPJS mengadu, bahwa ambulan dan tebus obat, yang seharusnya tertanggung BPJS, mereka harus mengeluarkan biaya sendiri, selain itu tidak jarang saat ada pasien yang berobat, tidak segera ditangani, tapi mereka di biarkan menunggu, padahal, ruang IGD atau ruang pemeriksaan sedang kosong, ini yang membuat kami selaku kepala desa harus bersikap," jelas Antoni.
Pihakhya berharap, dengan adanya aduan ini, manajemen di Puskesmas Semboro diganti, terutama kepala Puskesmasnya, agar warga di Kecamatan Semboro bisa mendapatkan layanan kesehatan sebagaimana mestinya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nember dr. Hendro Sulistijo M. Kes, ditemui wartawan usai menerima rombongan kades se Kecamatan Semboro menyatakan, bahwa terkait aduan kades atas kinerja dan layanan Puskesmas Semboro, pihaknya akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan dan juga klarifikasi terkait kebenaran aduan kades.
Jika memang aduan yang disampaikan kades se Kecamatan Semboro tersebut benar adanya, tentu pihaknya akan memberikan sanksi, dan juga akan mengusulkan ke bupati untuk dilakukan pergantian kepala Puskesmas.
Baca Juga : Birmingham, Kota Terbesar Kedua di Inggris Bangkrut, Utang Menumpuk Hingga 14.000 Triliun
"Kami selaku Kepala Dinas Kesehatan, akan melakukan kroscek terlebih dahulu ke bawah, dengan menerjunkan tim, jika apa yang disampaikan oleh para kades tersebut benar, tentu pihaknya akan memberikan sanksi dan melaporkan ke bupati, termasuk pergantian kepala Puskesmas," ujar dr. Hendro.
Kadinkes juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kepala desa se Kecamatan Semboro, atas aduan yang disampaikan ke pihaknya, sebab untuk memberikan layanan kepada masyarakat, terutama layanan kesehatan, dibutuhkan masukan dan peran serta masyarakat, termasuk kritik yang sifatnya membangun.
"Hal-hal seperti ini (aduan dari masyarakat) memang dibutuhkan, agar kami bisa memperbaiki layanan kami kepada masyarakat, tanpa ada aduan, kami juga tidak akan tahu persoalan yang ada di bawah," pungkasnya. (*)
