JATIMTIMES - Birmingham sebagai kota kedua terbesar di Inggris menyatakan diri bangkrut, pada Selasa (5/9/2023) waktu setempat. Kebangkrutan tersebut disampaikan oleh Dewan Kota Birmingham, di mana dalam pasal 114 diumumkan bahwa pemerintah menghentikan semua pengeluaran kecuali untuk layanan penting.
Mengutip laporan CNN International, yang melansir dari media Inggris, PA, terbit pada Rabu (6/9/2023), dijelaskan jika defisit muncul di Birmingham karena pemerintah kesulitan membayar klaim gaji senilai total 760 miliar pound. Atau utang pemerintah sekitar Rp 14.000 triliun.
Baca Juga : Raih Emas Perdana, Taekwondo Kota Malang Pacu Semangat Cabor Lain
Kini, Birmingham memperkirakan akan menghadapi kekurangan dana sebesar 87 juta pound atau Rp 1 triliun di tahun 2023-2024. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Sharon Thompson sebagai Wakil Pemimpin Dewan Kota Birmingham kepada para anggotannya.
"Masalah-masalah (defisit) yang sudah berlangsung lama, termasuk masalah tanggung jawab upah yang setara dalam sejarah dewan," jelas Thompson.
Dia juga menyalahkan sebagian besar Partai Konservatif yang berkuasa di Inggris. Menurut Thompson, Birmingham telah mengeluakan 1 miliar pound ke pemerintahan Konservatif secara terus menerus.
"Pemerintahan lokal menghadapi masalah besar," katanya.
"Seperti halnya dewan seluruh negeri, jelas bahwa kami menghadapi tantangan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari peningkatan dalam permintaan layanan sosial bagi orang dewasa dan penurunan drastis dalam pendapatan pajak bisnis, hingga dampak inflasi yang meluas," imbuh Thompson.
Meski begitu, dia menegaskan jika kota Birmingham masih terbuka untuk investasi bisnis. "Meskipun dewan menghadapi tantangan yang signifikan, kota ini tetap terbuka untuk bisnis dan kami menyambut orang-orang yang datang," tegas Thompson.
Baca Juga : Tuntaskan Permasalahan Sampah Plastik Sekali Pakai, Pemkot Kediri Sosialisasikan Perwali No 30 Tahun 2023
Sementara itu, juru bicara untuk Perdana Menteri (PM) Inggris, Rishi Sunak menyindir para dewan yang telah terpilih secara lokal. Menurut dia, tugas dewan yang terpilih adalah untuk mengelola anggaran mereka sendiri.
"Pemerintah telah berkomunikasi secara teratur dan menyatakan keprihatinan mengenai hal ini serta telah meminta jaminan dari pemimpin dewan tentang penggunaan uang pajak yang optimal," jelasnya.
Di sisi lain, Pemimpin Dewan Kota Birmingham, John Cotton, mengatakan kepada BBC bahwa dewan akan menetapkan cara kerja baru untuk mengatasi tagihan tuntutan kesetaraan gaji.
Sekedar informasi, Birmingham adalah kota multikultural yang terbesar di Inggris Tengah. Birmingham menjadi tuan rumah Commonwealth Games tahun lalu, sebuah acara olahraga besar bagi negara-negara Persemakmuran, dan dijadwalkan akan menjadi tuan rumah Kejuaraan Atletik Eropa 2026.
