JATIMTIMES - Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus merespons bakal capres Anies Baswedan yang menyebut masyarakat Indonesia takut mengkritik bangsa sendiri hingga mengumpamakannya dengan 'konoha'.
Lodewijk lalu menyinggung kebebasan demokrasi berkaitan dengan Rocky Gerung yang sempat menghina Presiden Jokowi.
Baca Juga : Gas Elpiji 3 Kilogram Meledak, Pasutri di Malang Alami Luka Bakar
"Ya sebenarnya undang-undang tentang itu sudah ada. Kita sudah punya undang-undang tentang ITE sedang diperbaiki. Kemudian ada hukum pidana yang sudah sangat lama baru diperbaiki dan kembali lagi sebenarnya ada kebebasan katakan dari warga, masyarakat ya untuk mengajukan pendapatnya," kata Lodewijk di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Lebih jauh Lodewijk menyebut publik bisa menyampaikan kritiknya secara bebas. Namun, ada batasan yang membedakan antara ranah kritik dan penghinaan.
"Ada juga dia boleh mengkritik. Kenapa dalam mengkritik itu tidak diatur itu adalah delik aduan. Ya kalau orang mengkritik seseorang, konteks bukan kritik lagi, sudah masuk katakanlah menjelek-jelekkan. Nah itu katakan tidak yang menjadi sasaran yg tidak melaksanakan, kan nggak ada artinya," ujar anggota Komisi I DPR RI ini.
Ia lantas menyinggung kasus yang dialami oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendapat sebuah penghinaan. Namun, lanjutnya, pelaku tak langsung ditindak lantaran tidak ada delik aduan dari yang bersangkutan.
"Sama dengan kemarin Pak Jokowi itu. Kan beliau tidak melakukan aduan ya dengan Pak Rocky Gerung itu. Kan di luar. Aturan kita tidak seperti itu. Harus presiden yang menyampaikan. Nah beliau tidak menyampaikan. Artinya itu delik aduan. Jadi, sebenarnya bayangin ada seorang pimpinan negara dikatakan seperti itu yang menurut kata kita tidak sopan ya," ungkap Lodewijk.
Lodewijk lalu mengingatkan bahwa Indonesia memiliki adat sehingga jangan terlalu bebas dalam berdemokrasi. "Nah itu lah demokrasi kebebasan kita seperti itu tapi kan kembali lagi kita punya nilai-nilai ketimuran. Kita orang Indonesia sebaiknya mbok ya, gitu ya. Jangan kebebasan terlalu bebas terus ngomong seenaknya. Nggak, kita tidak begitu juga," sambungnya.
Sebelumnya, bakal Capres Anies Baswedan mengatakan kualitas demokrasi harus ditingkatkan. Dia menilai demokrasi bukan hanya soal pemilu. Hal ini disampaikan Anies dalam pidato dalam kuliah kebangsaan FISIP UI, dengan tema "Hendak ke Mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan".
"Kami melihat kualitas demokrasi ini harus ditingkatkan," kata Anies. "Kita tadi salah satu menyebut soal kebebasan berekspresi. Demokrasi itu bukan hanya ada pemilu atau tidak, tapi demokrasi itu nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat," sambungnya.
Anies menilai demokrasi ialah ketika aspirasi diproses tanpa rasa takut. Dia mengatakan aspirasi itulah yang kemudian menjadi keputusan dan dilaksanakan.
"Di mana aspirasi bisa diproses melalui proses politik tanpa rasa takut tanpa tekanan dan kemudian nantinya bisa jadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian," jelasnya.
Anies kemudian menyinggung fenomena banyak warga menggunakan istilah konoha atau wakanda saat menyampaikan kritik. Dia menyebut hal itu merupakan salah satu masalah.
"Nah ini yang sekarang sering kali jadi masalah, karena kita menyaksikan di medsos, banyak sekali yang nulis itu nyebutnya konoha, wakanda," ujarnya.
Anies kemudian menyebut jika hal itu menjadi pertanda ada sensor dalam diri warga. Dia juga mencontohkan kritik terhadap polusi udara Jakarta malah menggunakan nama Kota Lahore.
"Apa artinya? Ini menunjukkan ada self censorship, bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore dan lalu mengkritik Kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat," ujar Anies.
