(HUT)JATIMTIMES- Memasuki masa purna tugas, mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin membentuk Madrasah Pemilu Indonesia (MPI). Peresmiannya bersamaan dengan HUT ke-5 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia.
"Madrasah Pemilu Indonesia ini terbentuk atas dasar kepedulian warga negara terhadap pendidikan demokrasi kepada masyarakat umum utamanya generasi muda," terang Hakam.
Baca Juga : Mbangun Desa, Unisba Blitar Terjunkan 646 Mahasiswa KKN di Sutojayan
Madrasah Pemilu Indonesia yang diinisiasi Hakam, juga bertujuan untuk menyiapkan para kader penyelenggara pemilu.
"Juga bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai aturan kepemiluan kepada peserta pemilu," pungkas Hakam.
Bisa dikatakan, dibentuknya Madrasah Pemilu Indonesia ini sebagai kado dari Blitar untuk pendidikan demokrasi di Indonesia.
Hakam juga mengucapkan selamat hari ulang tahun (HUT) kelima kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia. Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar periode 2018-2023 ini juga mengucapkan selamat kepada jajaran komisioner Bawaslu Kabupaten Blitar periode 2023-2028 yang baru saja terpilih. Sehingga, diperlukan support atau dukungan seluruh elemen masyarakat untuk pengawasan partisipatif.
"Dengan jalinan kerja sama yang baik Bawaslu dengan berbagai elemen masyarakat, semoga dapat berlanjut dengan baik sebagai bentuk pengawasan partisipatif terhadap pemilu," kata Hakam.
Bawaslu dengan jajaran pengawas pemilu di tingkat kecamatan, desa, nantinya akan dibentuk hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Namun menurut Hakam, masih kurang jumlah bila dibandingkan dengan luasnya wilayah di Kabupaten Blitar.
Baca Juga : Bawaslu RI Lantik 5 Komisioner Bawaslu Kabupaten Blitar, Ida Fitria Terpilih Menjadi Ketua
"Dengan terpilihnya anggota Bawaslu bersamaan dengan HUT Bawaslu Kabupaten/Kota, semoga integritas lembaga dapat ditegakkan. Jangan sampai menjadi kepanjangan tangan kepentingan partai politik. Karena masyarakat kini lebih cerdas untuk mengawasi kinerja penyelenggara pemilu," imbuhnya.
Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi lima tahunan telah di depan mata. Pada Pemilu 2024 mendatang, warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih kembali akan memilih presiden-wakil presiden, anggota legislatif di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, dan DPD.
Tentunya saat ini, untuk menyongsong Pemilu 2024 yang digelar 14 Februari 2024, partai politik sudah melancarkan berbagai manuver.Para penyelenggara pemilu seperti KPU padat dengan agenda tahapan dan Bawaslu disibukkan dengan pengawasan.
Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bertugas dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada, memang memiliki tantangan dalam pelaksanaan tugasnya dalam Pemilu 2024. Pada 15 Agustus 2023, Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Indonesia memasuki usia kelima.
