JATIMTIMES - Wali Kota Malang Sutiaji meminta jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk siap menyambut dinamika birokrasi yang tengah berkembang sangat dinamis. Ia menyebut dinamika birokrasi yang terjadi saat ini, mengedepankan penyederhanaan organisasi berdasarkan kebutuhan.
Di mana hal tersebut menuntut ASN untuk berorientasi pada outcome. Terlebih menurutnya, ASN di Kota Malang harus bersiap dengan birokrasi yang minim struktur dan kaya fungsi. Hal itu ia yakini telah dicontohkan saat awal memimpin roda pemerintahan Kota Malang.
Baca Juga : Dapat Kuota Calon ASN 271 Orang, Wali Kota Malang: Sudah Sesuai Usulan
"Ini yang menarik dari birokrasi, berkembangnya sangat dinamis dan sampai disini, reformasi birokrasi terus berkembang. Sekarang harus siap, penyederhanaan birokrasi menuntut kita merubah mindset, dari output menjadi outcome," jelas Sutiaji.
Ia menegaskan bahwa hal tersebut harus dapat dipedomani oleh semua ASN. Sebab, dinamika yang terjadi juga diiringi dengan meningkatnya ekspektasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
"Maka sudah seharusnya mentalitas ini dirubah, penekanannya adalah minim struktur kaya fungsi menuju birokrasi berkelas dunia seperti harapan bapak Presiden," imbuh Sutiaji.
Pada awal kepemimpinannya, ia melakukan perampingan birokrasi dengan menggabungkan sejumlah perangkat daerah. Dari yang semula 34 menjadi 28 Perangkat daerah. Hal tersebut terbukti efektif dari sisi peningkatan kinerja dan efisiensi anggaran.
"Nah, ini sejalan dengan yang sudah kami lakukan, penyederhanaan birokrasi yang kami lakukan dari 34 menjadi 28 Perangkat daerah," jelas Sutiaji.
Efektivitas perampingan birokrasi yang dilakukan juga bukan sekadar isapan jempol saja. Hal itu ditunjukan sengan pencapaian SAKIP Kota Malang yang berada di Level A.
Baca Juga : Ketua DPRD Kabupaten Malang: Pendidikan hingga Infrastruktur Masih Jadi Prioritas di 2024
"Ini bisa dibuktikan dengan pencapaian SAKIP level A artinya memuaskan, sehingga sejauh ini semua program dan implementasi yang sudah dilakukan sesuai," terang Sutiaji.
Hal tersebut juga sejalan dengan yang telah disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto dalam Rakor Pengadaan ASN dan Uji Publik Undang-Undang ASN di Hotel Grand Sahid Jakarta belum lama ini.
Dimana menurutnya, penerimaan CASN pada tahun 2023 ini dilakukan dengan mempertimbangkan tenaga non-ASN yang memenuhi syarat, penyederhanaan birokrasi dan kebutuhan ASN.
“Dengan memperhatikan kemampuan membayar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Calon ASN yang direkrut tentu bisa mengisi posisi kunci sebagai future leaders, yang nanti menjalankan birokrasi berkelas dunia dalam rangka visi Indonesia Maju 2045,” ujar Airlangga.
