JATIMTIMES - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang menggelar sosialisasi Penyusunan Data Kesejahteraan Sosial Kota Malang atau yang lebih dikenal PeDeKaTe SAM kepada 127 pilar sosial.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito menyampaikan, bahwa dalam sosialisasi PeDeKaTe SAM ini, pihaknya bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang.
Baca Juga : Tahun Baru Islam 1445H: Refleksi Hijrah dan Kemanusiaan
Dalam pelaksanaannya, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang melibatkan 127 pilar sosial yang terdiri dari Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Fasilitator Kelurahan (Faskel) dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di seluruh wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Malang.
Pihaknya menjelaskan, bahwa PeDeKaTe SAM merupakan data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan berbasis sebuah website. PeDeKaTe SAM merupakan sinergitas dsri Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan indikator-indikator Bappeda Kota Malang pada skala kota.
"Nanti mengerucutnya itu data kemiskinan skala kota, tapi berasal dari data basenya DTKS, BPS dan P3KE. Dikolaborasikan menjadi aplikasi PeDeKaTe SAM," ungkap Donny, Selasa (18/7/2023).
Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Malang menuturkan, nantinya dengan adanya data penduduk dalam PeDeKaTe SAM dapat menangani kemiskinan di Kota Malang dengan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah secara tepat sasaran.
"Nanti masyarakat yang dituju sasarannya lebih tepat sasaran dalam penanganan kemiskinan," kata Donny.
Baca Juga : BPBD Kota Malang Bangun Rumah Edukasi Bencana, Ini Fungsinya
Lebih lanjut, untuk penyaluran bantuan sosial, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang menggunakan dua data. Yakni data dari DTKS dan data dari PeDeKaTe SAM. Beberapa di antaranya seperti penyaluran bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berasal dari pemerintah pusat, sedangkan BPNTD dari Pemkot Malang.
"Nanti program dari PeDeKaTe SAM dibiayai dari APBD Kota Malang. Kalau yang DTKS pembiayaan dari pusat," pungkas Donny.
