JATIMTIMES - Paguyuban Kepala Desa (Kades) Jawa Timur (Jatim) mendatangi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim, Selasa (18/7/2023). Ini dalam rangka memberikan klarifikasi secara langsung terkait pemakaian logo Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam surat undangan silaturahmi bersama Ganjar Pranowo di Surabaya.
Koordinator Paguyuban Kades Jatim Jurianto Bambang menyampaikan pemilihan logo Pemprov Jatim ini dikarenakan tidak ada pilihan lain. Sebab, logo asosiasi kepala desa sangat banyak dan tidak mungkin jika memakai semua logo yang ada.
Baca Juga : Pelaku Seni Budaya Kecam Pernikahan Anjing yang Viral Pakai Adat Jawa di Jakarta
"Kita nhgak mungkin mencantumkan semua logo milik kita. Maka untuk menyatukan paguyuban kepala desa, maka kita gunakan logo Jawa Timur," ujarnya saat ditemui Bakesbangpol Jatim.
Jurianto tidak tahu pemakaian logo Pemprov Jatim ini justru menyalahi peraturan daerah (perda). Dia mengaku tidak tahu jika ada perda yang mengikat terkait penggunaan logo tersebut.
"Kalau mengetahui, nggak mungkin kita gunakan. Karena untuk mempersatukan kepala desa Jawa Timur kita gunakan logo Provinsi Jawa Timur karena kondisinya sekarang belum ada (logo)," kata dia.
Lantaran sudah mengetahui ada perda yang mengikat untuk penggunaan logo, Jurianto mengusulkan pembuatan logo baru di paguyuban. "Insya Allah nanti kita akan bikin logo sendiri," tegas Jurianto.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jatim Munawar menambahkan pertemuan dengan Ganjar Pranowo tidak ada kaitannya dengan Pemprov Jatim. Ganjar diundang sebagai ketua Tim Pembina DPP Kepala Desa Indonesia.
"Acara silaturahmi dengan Pak Ganjar tidak ada sangkut pautnya dengan pemprov," kata dia. "Atas masukan teman-teman, diputuskan pakai logo Jatim," imbuh Munawar.
Baca Juga : Bank Jatim Cabang Malang Serahkan 10 Tenda Aspirasi untuk Komisi B DPRD Kota Malang
Acara tersebut, sambung Munawar, diikuti 80 persen kades se-Jatim. Dia menegaskan pertemuan ini bukan bentuk dukungan pilpres. "Beliau (Ganjar) ingin silaturahmi sebagai pembina Paguybban Kades Indonesia," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Jatim Eddy Supriyanto mengatakan, pihaknya lebih memberikan pengertian saja kepada kades. Dia menekankan, aparatur negara harus netral dalam politik praktis. "Politik kita kebangsaan dan pelayanan publik," kata dia.
Terkait logo pemprov, Eddy menyampaikan, logo itu hanya boleh digunakan untuk kedinasan dan kepentingan Jatim. "Ketua panitia datang ke sini, sampaikan klarifikasi tentang penggunaan logo itu dan mereka menyampaikan karena ketidaktahuan mereka," pungkas dia.
