JATIMTIMES - Selain sektor lingkungan hidup, sektor pendidikan hingga infrastruktur juga akan menjadi prioritas utama yang akan dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Hal itu disampaikan Bupati Malang HM Sanusi, saat menghadiri agenda Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Rabu (12/7/2023).
"Sementara nanti prioritas masih infrastruktur, kesehatan dan pendidikan," katanya usai menghadiri agenda penyampaian kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2024 tersebut.
Baca Juga : Pemdes Telah Lakukan Mediasi Permasalahan Tanah Thursina IIBS
Dalam penyampaiannya, Sanusi menyebut rencana indikatif terhadap anggaran belanja daerah tahun
2024 adalah sebesar Rp 4.726.394.696.350. Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2023
sebelum perubahan, besarannya adalah Rp 4.739.941.289.370.
"Iya (ada) penurunan dikit, terdapat penurunan sebesar 0,29 persen," ucapnya.
Sementara itu, lanjut Sanusi, adapun rincian belanja pada 2024 diproyeksikan untuk belanja operasi sebesar Rp 3.324.096.665.758. Sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp 644.791.184.023.
Kemudian, untuk belanja tidak terduga (BTT) yakni sebesar Rp 3 miliar. Sementara itu, untuk belanja transfer adalah sebesar Rp 754.506.846.569.
Menurut Sanusi, dari rincian tersebut, nominal belanja modal yang sebesar kisaran Rp 644,7 miliar tersebut terlalu sedikit. Sehingga pihaknya mengaku akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan DPRD Kabupaten Malang.
"Nanti ada penyesuaian, mangkanya nanti di bahas, karena yang modal sekarang sudah di pisah, yang bantuan-bantuan itu tidak masuk modal," imbuhnya.
Pihaknya menambahkan, belanja modal nantinya hanya untuk prioritas fisik. Yakni yang ada di bawah wewenang Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, hingga Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang.
"Yang modal itu hanya untuk fisik, Bina Marga, dan Cipta Karya sama pengairan. Cuma saya beharap nanti itu dalam pembahasan bisa naik," tuturnya.
Kenaikan tersebut, lanjut Sanusi, nantinya untuk merealisasikan perbaikan infrastruktur. Di antaranya termasuk untuk perbaikan jalan.
"Sehingga jalan-jalan yang rusak itu, bisa terakomodir semua. Tapi malau tidak ada biayanya, gimana mau perbaiki jalan yang rusak," ujarnya.
Selain berharap dari belanja modal, Pemkab Malang nantinya juga akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai kisaran Rp 1 triliun.
"Ya, realistisnya seperti itu, tinggal nanti optimalisasinya," pungkasnya.
