JATIMTIMES - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim buka suara soal dugaan bocornya 34 juta data paspor Warga Negara Indonesia (WNI). Selain dugaan bocor, data tersebut juga diduga diperjualbelikan.
Mengenai hal tersebut, Silmy menegaskan tidak ada data biometrik seperti sidik jari atau wajah yang bocor. Ia kemudian meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir atas adanya dugaan data paspor WNI itu.
Baca Juga : Sempat Berkemah, 2 WNA Rombongan Mahasiswa Universitas Brawijaya Hilang di Pantai Malang Selatan
"Pertama kita harus memberikan keyakinan bahwa data mengenai biometrik itu aman. Tidak ada yang bocor. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir," ujar Silmy saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2023).
Silmy lalu menilai kalaupun ada kebocoran maka itu terjadi di masa lampau. Saat ini Ditjen Imigrasi justru telah memperkuat sistem keamanan.
"Sekarang ini kita gunakan iso 27001:202, itu mengenai sistem keamanan data. Jadi kita malah memperkuat, memperketat," bebernya.
Ia juga menyebut belum tentu ada hacker yang terlibat dalam kasus ini. Data yang bocor juga berbentuk teks dan bukan biometrik. Informasi ini diperoleh dari hasil. Penyelidikan.
"Jadi kalau misalnya saya melihat laporan tim, itu bukan berarti hacker, belum tentu. Kita lihat aja nanti hasilnya apa. Yang penting bukan data biometrik, data text. Itu dasar yang saya dapat dari penyelidikan," tegasnya.
"Belum tentu bocor juga kan. Biometrik data wajah, sidik jari, itu yang penting. Size datanya juga text, nama. Bukan persyaratan kan, saya yang pastikan itu," imbuhnya.
Adapun sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku akan melakukan klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan menyatakan sampai saat ini belum dapat menyimpulkan data apa, kapan, dari mana dan bagaimana terjadi kebocoran.
Oleh karena itu, Kementerian Kominfo akan melakukan klarifikasi kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham.
“Mengenai penyebabnya terjadi dugaan kebocoran data itu kami belum dapat menyimpulkan. Oleh karena itu, kami akan memanggil pihak Imigrasi untuk melakukan klarifikasi dan pencocokan data,” jelasnya dalam keterangan resmi Jumat (7/7).
Semuel menambahkan,Tim Investigasi Pelindungan Data Pribadi telah melakukan investigasi awal, baik dari website yang menawarkan data itu maupun informasi dari masyarakat. Dari investigasi tersebut, Kementerian Kominfo menemukan fakta adanya kemiripan dengan data paspor.
Baca Juga : Wisatawan Asal Spanyol dan Swiss Hanyut di Pantai Selatan Kabupaten Malang, Pencarian Masih Berlanjut
“Berdasarkan hasil sampling memang terdapat kemiripan namun belum dapat dipastikan. Dari detil diduga diterbitkan sebelum perubahan peraturan paspor menjadi 10 tahun, karena masa berlakunya terlihat hanya 5 tahun,” jelasnya.
Guna mengetahui penyebab dugaan kebocoran data, Kementerian Kominfo akan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara.
“Untuk itu kami akan meminta bantuan dari BSSN untuk bersama-sama melakukan investigasi terkait bagaimana dan apa penyebabnya,” ujar Semuel.
Sementara sebelumnya pada (5/7/2023) Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kominfo telah menerima informasi dugaan kebocoran 34.900.867 data paspor WNI. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel A. Pangerapan mengatakan pihaknya belum menyimpulkan adanya kebocoran.
"Kesimpulan ini diambil setelah dilakukan beberapa tahap pemeriksaan secara hati-hati terhadap data yang beredar,” ujar Semuel dalam keterangan tertulisnya, Rabu, (5/7/2023)
Semuel menuturkan, Kominfo berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, untuk menyelidiki dugaan kebocoran data paspor WNI itu.
Informasi dugaan kebocoran data disampaikan oleh pemilik akun Twitter @secgron atas nama Teguh Aprianto. Dalam cuitannya, ia menyebutkan sebanyak 34 juta data paspor baru saja dibocorkan dan diperjualbelikan di sebuah situs tak tercantum informasi detailnya.
Teguh lantas mengunggah foto tangkapan layar adanya penawaran 34 juta data parpor warga negara Indonesia. Harga data itu tertulis US$ 10 ribu. “Di portal tersebut, pelaku juga memberikan sampel sebanyak satu juta data,” cuit Teguh.
Dia menilai, data sampel yang diberikan telihat valid. Stempel waktu atau timestamp yang dia lihat dari 2009 hingga 2020.
