JATIMTIMES - Wali Kota Malang Sutiaji melihat ada sejumlah potensi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan catatan, peningkatan butuh didukung sejumlah aspek yang bisa menjadi faktor untuk lebih optimal.
Salah satu sektor yang menurutnya dinilai masih memiliki potensi untuk lebih optimal adalah retribusi parkir. Sutiaji melihat, perolehan dari sektor retribusi parkir masih sangat bisa dikuatkan, meskipun ada beberapa pembenahan yang harus dilakukan.
Baca Juga : Target 2 Tahun, Ribuan Tanah Aset PU SDA Kabupaten Malang Bakal Bersertifikat
"Jadi tahun ini dari sektor retribusi sekian, tadi dari potensi parkir. Potensinya tinggi, tapi di lapangan kenyataannya yaa. Sekali lagi ini bisa dikuatkan. Kita banyak upaya seperti retribusi parkir saja, maunya menghilangkan di kanan kiri jalan, on the street. Tapi itu kan berkaitan dengan teman-teman yang sekarang ada di lapangan," jelas Sutiaji, Senin (3/7/2023).
Sementara itu, pada pengoptimalan PAD, terjadi bahasan cukup panjang soal potensi yang telah dipetakan dengan kemungkinan perolehan secara realistis. Pasalnya menurut DPRD Kota Malang target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Malang seringkali tidak realistis.
"Melihat dari situasi Banggar dengan TAPD saja, sering sebenarnya Bapenda dalam hal ini diberikan target di luar kemampuan mereka. Justru iramanya lebih berubah, dewan pesimis dengan target PAD," ujar Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika.
Menyikapi hal tersebut, Made mengatakan bahwa pihaknya lebih memilih untuk menurunkan angka dari perencanaan yang dilakukan. Sehingga, targer PAD dinilai bisa lebih realistis untuk dapat dicapai.
"Tidak malah kita menaikkan atau apa yang diajukan, tapi kita malah menurunkan. Karena target PAD yang kelebihan di luar kemampuan menurut Banggar berimplikasi pada gagal bayar," terang Made.
Sebab menurut Made, juga harus ada keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Sehingga, rencananya akan diputuskan bahwa pada perubahan anggaran keuangan (PAK) mendatang, dari yang mencapai Rp 1,15 triliun akan dikoreksi menjadi Rp 650 miliar.
"Pendapatan dan belanja harus seimbang. Ini terbukti di PAK besok yang 1,150 triliun sudah tidak mungkin tercapai. Dan akan direvisi di angka 650 menurut Bapenda," jelas Made.
Baca Juga : Masuk Semester Kedua Tahun 2023, Disnaker-PMPTSP Kota Malang Ingatkan Pengusaha Soal LKPM
Namun ternyata, komunikasi terus berlanjut antara DPRD dan Pemkot Malang. Sebab menurutnya, Wali Kota Malang masih bersikukuh untuk menaruh di angka Rp 850 miliar untuk tahun 2023.
"Yang kemarin di tahun 2022 revisinya adalah permintaan Bapenda di angka Rp 432 miliar pak Wali minta di angka Rp 550 miliar. Sehingga tercapai di angka 437 miliar," jelas Made.
Walaupun angka realistis pendapatan jauh dari yang diharapkan Wali Kota Malang, Made mengaku akan terus berinovasi. Terutama agar bisa mengoptimalkan titik angka realistis yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.
"Nah ini yang membuat kami yang realistis saja dalam penentuan target pendapatan kita. Tapi tetap melakukan inovasi-inovasi baru," pungkas Made.
