JATIMTIMES - Terkait potensi kemungkinan terjadinya penghentian tahapan pilkades serentak karena situasi dan kondisi (sikon) yang tidak kondusif, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi sudah mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan Polresta. Hasilnya, kondisi Banyuwangi dinyatakan cukup kondusif.
Menurut Plt Kepala Bakesbangpol Banyuwangi M.Lutfi, ada beberapa faktor wilayah di ujung timur Pulau Jawa itu kondusif karena pelaksanaan pilkades tersebut waktunya bersamaan. ”Kalau satu-satu, rawan karena ada botoh-botoh. Aparat siap bahkan teman-teman polresta nanti ada dukungan pengamanan dari Polda Jawa Timur yang akan dibagi pada 51 desa yang ada,” jelasnya di kantor Pemkab Banyuwangi.
Baca Juga : Viral, Arisan Emak-emak Sosialita Bernilai Rp 2M, Netizen: Telusuri, Siapa Tahu Ada Istri Pejabat
Kepolresta menambahkan, tahapan untuk pilkades serentak dimulai dan beberapa waktu lalu Bakesbangpol sudah mengadakan rapat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), termasuk anggaran pengamanan sudah disiapkan sehingga terus jalan.
Terkait dengan kekhawatiran imbas pilkades terhadap potensi berkurangnya tingkat partisipasi politik akibat konflik yang terjadi dalam proses pilkades, itu menjadi tugas kepala desa (kades) terpilih. "Kades terpilih ada tuntutan leadership kepada masyarakatnya dalam bentuk kerja sama untuk menggerakkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat. Saya kira bisa ditangani masalah itu,” imbuh Lutfi.
Terkait saran dari DPRD Banyuwangi agar mengutamakan kepentingan nasional yang lebih besar dengan menunda pelaksanaan pilkades, sambil tertawa Lutfi mengungkapkan, ”Kita ini kan sama-sama dewasa. Tahapannya ada sendiri, kemudian sistematikanya juga jalan sendiri. Ini regulasinya masing-masing sudah ada pembagiannya, tidak akan saling memengaruhi. Mungkin ada sedikit tetapi hal itu bisa kami antisipasi bersama-sama teman-teman Komunitas Intelijen Daerah (Kominda),” pungkas Lutfi.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejak awal Komisi I DPRD kabupaten Banyuwangi mengingatkan eksekutif untuk mengutamakan kepentingan nasional yang lebih besar, yaitu kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Irianto, pernyataan plt kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi yang menyatakan sewaktu-waktu tahapan pilkades dihentikan apabila rekomendasi aparat keamanan terkait situasi kondisinya tidak kondusif, kemudian akan dilanjutkan setelah pelaksanaan Pemilu 2024, dinilai terlalu berspekulasi.
Baca Juga : Protes Hotel Open BO Tlogomas Berlanjut, Warga RW 8 Gelar Istigasah
"Sejak awal kami mengingatkan eksekutif untuk mengalah menunda pilkades demi kepentingan nasional yang lebih besar, yaitu kelancaran dan kesuksesan semua proses dan tahapan Pemilu 2024," jelas Irianto kepada wartawan, Kamis (28/05/2023).
Politisi PDI Perjuangan asal Muncar ini juga mengingatkan ekses negatif pilkades yang berpotensi mengakibatkan kurang maksimalnya partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
"Belajar dari pengalaman sebelumnya, konflik yang terjadi di desa akibat beda pilihan dalam pilkades terkadang 2 tahun belum tuntas. Sedangkan tahun ini pelaksanaan pilkades waktu mepet dengan gelaran Pemilu yang dijadwalkan Februari 2024 mendatang," pungkas Irianto.
