JATIMTIMES - Sebanyak 172 Calon Kepala Desa (Kades) dipastikan berpartisipasi dalam pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Malang serentak gelombang 2. Mereka berasal dari 56 desa di 26 kecamatan.
"Jumlah calon kalau seluruh Kades dari 56 desa di 26 kecamatan itu 172 calon," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Eko Margianto.
Baca Juga : Bupati Sidoarjo: Musyda ke-12 Aisyiyah Harus Mampu Membawa Perubahan
Ratusan Calon Kades yang berpartisipasi dalam Pilkades serentak gelombang 2 tersebut, tersebar di dua wilayah hukum. Yakni Polres Malang dan Polres Batu.
"Wilayah Kabupaten Malang kan ada dua Polres, ada Polres Malang dan Polres Batu. Jadi di Polres Batu itu ada tiga kecamatan delapan desa. Kemudian sisanya ada di Polres Malang," jelas Eko.
Terkait persiapan pengamanan pelaksanaan Pilkades serentak gelombang 2 di Kabupaten Malang, lanjut Eko, beberapa waktu lalu telah dilangsungkan rapat koordinasi (rakor) di Polda Jawa Timur (Jatim). Hingga akhirnya rakor berlanjut hingga ketingkat kepolisian Polres Malang dan Polres Batu.
Dalam serangkaian rakor tersebut, beberapa pihak terkait baik yang terlibat dalam pelaksanaan maupun pengamanan Pilkades serentak, menyelenggarakan agenda deklarasi damai yang disampaikan oleh para calon Kades. Dalam agenda yang berlangsung pada Sabtu (6/5/2023) tersebut, sekaligus juga dilangsungkan acara pelantikan Tim Saber Judi Pilkades.
"Kegiatan tersebut dalam rangka antisipasi agar pelaksanaan Pilkades pada tanggal 14 Mei (2023) bisa berjalan dengan baik. Termasuk tidak ada judi dan lain sebagainya," ucap Eko.
Sementara itu, terkait kesiapan panitia pelaksanaan Pilkades gelombang 2 Kabupaten Malang, saat ini sedang berlangsung tahapan penyediaan logistik. "Saat ini tahapannya adalah penyiapan logistik, jadi (mulai dari) kartu suara dan kelengkapan logistik lainnya," imbuhnya.
Beberapa kelengkapan logistik lainnya tersebut, diantaranya meliputi penyediaan kartu suara hingga ketersediaan dan penyegelan kotak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Estimasinya, penyediaan logistik paling lama dapat dirampungkan pada Jumat (12/5/2023).
"Kemudian nanti sebelum hari tenang itu ada pelaksanaan kampanye, sesuai Perbup 30 itu (kampanye) tiga hari. Kemudian pada saat H-3 (pelaksanaan Pilkades), hari itu adalah hari tenang. Sehingga nanti pada saat hari tenang itu adalah pembagian undangan (kepada pemilih)," beber Eko.
Baca Juga : Snack Video, Aplikasi Penghasil Uang yang Mudah Dioperasikan
Terkait penyediaan logistik dan penyelenggara Pilkades tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Untuk persiapan kartu suara kemudian kelengkapan logistik di TPS, itu menjadi kewenangannya panitia. Anggarannya sudah kita salurkan total Rp 5,6 miliar," imbuhnya.
Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh DPMD Kabupaten Malang, hingga saat ini tidak ada kendala terkait kesiapan pelaksanaan Pilkades. Termasuk dalam kesiapan penyediaan logistik.
"Secara umum dari 56 ketua panitia se-Kabupaten Malang menyatakan kesiapannya dan tidak ada permasalahan. Sampai dengan saat ini, sesuai dengan hasil koordinasi terakhir, tidak ada permasalahan yang mendasar," ujarnya.
Eko berharap, dengan adanya persiapan pengamanan dan pelaksanaan yang telah berlangsung, Pilkades serentak gelombang 2 di Kabupaten Malang bisa berjalan dengan aman dan lancar.
"Diharapkan nantinya stabilitas keamanan pada tanggal 14 itu (Mei 2023) akan benar-benar stabil dan pesta demokrasi bisa kita laksanakan dengan baik," tukasnya.
