JATIMTIMES - Masyarakat Kabupaten Malang kini tidak perlu khawatir akan menjadi korban berita atau isu hoaks. Pasalnya, dalam waktu dekat ini, Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang bakal meresmikan Komite Komunikasi Digital (KKD).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kabupaten Malang Ricky Meinardhy melalui Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kabupaten Malang Johan Dwijo Saputro mengatakan, melalui keberadaan KKD itulah, masyarakat bisa dengan mudah mencari konfirmasi terkait kabar yang beredar di tengah masyarakat.
Baca Juga : Serahkan LKPJ, Wali Kota Malang Sampaikan Sederet Capaian Kinerja Selama 2022
"Salah satu tugas KKD sesuai SK adalah menghimpun keluhan dari masyarakat atau informasi dari masyarakat. Ketika ada masyarakat yang bertanya tentang kebenaran suatu informasi, itu kita bisa langsung menanggapinya," jelasnya.
Lantas bagaimana caranya? Jika kabar simpang siur tersebut didapat dari media sosial (medsos), maka masyarakat atau warganet tinggal menandai atau tag beberapa elemen yang terlibat dalam KKD melalui akun medsos-nya.
"Masyarakat bisa menyampaikan melalui medsos. Mereka tinggal tag-tag," katanya.
Sebagaimana yang telah diberitakan, beberapa elemen yang bakal dilibatkan dalam KKD tersebut di antaranya meliputi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Diskominfo Kabupaten Malang, institusi kepolisian, TNI, kejaksaan, media massa, hingga jurnalis.
"Tapi kita tidak hanya menunggu. Selain menghimpun dari masyarakat, KKD juga mencari. Jadi tidak pasif, tapi aktif. Ketika memang ada informasi tidak benar, itu secepatnya kita mencari informasi yang benar seperti apa dan kami sampaikan kepada masyarakat," imbuh Johan.
Informasi yang benar tersebut, lanjut Johan, akan turut disampaikan melalui akun medsos dari seluruh elemen yang terlibat dari KKD. "Nantinya akan kami sampaikan melalui media berbasis online, seperti website dan medsos. KKD ini menggunakan kanal-kanal yang sudah ada. Jadi, kami bukan suatu lembaga yang harus ada kanal sendiri, bukan. Tapi tinggal memanfaatkan kanal yang sudah ada dari setiap elemen yang terlibat dalam KKD," imbuhnya.
Baca Juga : Fenomena Perang Sarung, Awalnya Sekadar Permainan hingga Kini Jadi Ajang Tawuran
Kebenaran suatu informasi tersebut, selain disampaikan secara online. Seluruh elemen yang dilibatkan dalam KKD juga akan menyampaikan melalui instrumen yang dimiliki. Misalnya, Polres Malang dengan jajaran polsek-nya, Kodim 0818 dengan koramil, jurnalis melalui media massa, dan Pemkab Malang melalui jajaran pemerintahan di bawahnya.
"Misalnya ada informasi, kami rumuskan bersama di KKD. Kami konfirmasi ke rekan kamj yang ada di KKD. Malau memang tidak benar, terus yang benar bagaimana. Kami mencari informasi. Baru setelah itu kami sebarkan melalui kanal-kanal yang memang sudah kami punya," ujarnya.
Johan menegaskan, KKD hanya berperan menangkal disinformasi, miskomunikasi termasuk yang mengarah kepada kabar hoaks. Selebihnya, jika memang ada yang membutuhkan penindakan hukum, itu sudah menjadi kewenangan dari pihak berwenang.
"KKD ini hanya sebatas sampai di situ, bukan sampai ranah penindakan dan macam-macam. Itu ada ranahnya sendiri. Jadi, KKD itu hanya meluruskan miskomunikasi dan hanya Informasi saja yang ditangani. Tujuannya untuk menangkal atau meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat melalui platform digital," ucapnya.
