JATIMTIMES - Sejumlah capaian disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Jumat (31/3/2023). Rapat paripurna tersebut digelar dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Malang tahun anggaran (TA) 2022.
Capaian tersebut merupakan hasil dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang selama tahun 2022. Seperti pengentasan kemiskinan, upaya menekan angka pengangguran, upaya peningkatan ekonomi dan lainnya.
Baca Juga : Ingin Terhindar dari Hoaks, Begini Cara Konsultasi ke KKD Bentukan Diskominfo
"Penguatan UMKM, revitalisasi pasar rakyat dan capaian ekosistem usaha untuk menumbuhkan investasi," ujar Sutiaji.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada beberapa catatan positif yang berhasil dilakukan Pemkot Malang selama tahun 2022. Untuk Indeks Pendidikan, pada tahun 2021 Kota Malang berada di angka 78,45, sementara di tahun 2022 sebesar 79,41.
Selain itu, untuk Indeks Kesehatan, pada tahun 2021 Kota Malang sebesar 82,09 dan di tahun 2022 sebesar 82,69. Sedangkan untuk realisasi Indeks Daya Beli yang juga berpengaruh pada inflasi daerah, Kota Malang berada di angka 84,73 di 2021 dan sebesar 86,16 di tahun 2022.
Sementara untuk Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kreatif juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari capaian sebesar 4,96 di tahun 2021, meningkat menjadi 10,01 di tahun 2022.
"Komitmen kami, optimalisasi potensi daerah kami kuatkan, sehingga bisa mandiri. Ketika sudah mandiri, insya Allah kita bisa mengelola sesuai kebutuhan dasar ekonomi kita," terang Sutiaji.
Selain itu, capaian progres pembangunan di Kota Malang pada tahun 2022 juga dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,32 persen. Dimana angka itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang sebesar 5,34 persen.
Baca Juga : Media Israel Soroti Pembatalam Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20
Hal itu juga ditunjukan dengan upaya Pemkot Malang untuk menekan jumlah pengangguran terbuka yang menunjukan penurunan. Pada tahun 2021, angka pengangguran terbuka di Kota Malang sebesar 9,65, dan menurun menjadi 7,66 di tahun 2022.
Begitu juga dengan kinerja indikator persentase penurunan tingkat masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Pada tahun 2021, persentase PMKS di Kota Malang sebesar -0,42 persen. Sementara di tahun 2022 meningkat cukup signifikan menjadi 3,76 persen.
Sutiaji mengatakan, Pemkot Malang berupaya untuk tetap berkomitmen dalam menumbuhkan kemandirian. Bukan hanya pada kemandirian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga kemandirian pada masyarakatnya.
"Cita cita kami, mandiri bukan hanya APBD nya, tapi juga masyarakatnya mandiri. kita harus mandiri secara ekonomi. Sehingga harapannya kemiskinan bisa ditekan dan pertumbuhan ekonomi bisa dinaikkan," jelas Sutiaji.
