JATIMTIMES - Persoalan banjir masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang hingga saat ini. Seperti pada Jumat (24/3/2023) lalu, tercatat ada sebanyak 14 titik banjir yang diakibatkan hujan lebat sejak siang.
Menurut Wali Kota Malang Sutiaji, untuk benar-benar menuntaskan banjir tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Namun setidaknya, bisa dilakukan upaya untuk mengurangi kapasitasnya.
Baca Juga : Wali Kota Malang: MCC Cukup Berkontribusi Tekan Angka Pengangguran
Sutiaji mengatakan, hal itu juga telah ia laporkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Yakni agar gorong-gorong di area Jl. Soekarno Hatta bisa segera dilakukan.
"Bisa menyelesaikan area sana itu kalau gorong-gorong di Soekarno-Hatta dibangun. Kita sudah mengajukan. Kemarin dari Kemen PU itu hanya gini, bawah itu kan sampai 11 meter, notoknya sampai kena tiang jembatan. Sekarang DED (detail engineering design) nya dirubah dibagi menjadi dua, jadi belok kanan dan belok ke kiri," jelas Sutiaji.
Ia menyebut, jika gorong-gorong di Jl. Soekarno-Hatta bisa dirampungkan dan ditangani maka beberapa titik yang kerap menjadi langganan banjir juga akan bisa rampung. Bahkan sampai ke wilayah Glintung.
"Itu bisa (rampung) karena arusnya langsung ke Sungai Brantas," imbuh Sutiaji.
Menurutnya, banjir yang terjadi di Kota Malang juga akibat luapan air sungai. Sehingga, untuk penanganannya juga perlu dilakukan koneksitas antar 3 daerah di Malang Raya.
Baca Juga : Gubernur Jatim sebut Pasar Induk Among Tani Kota Batu Bisa Dijadikan One Stop Service Bagi Wisatawan
"Kalau luapan air sungai yang disalahkan yang di atas? Tidak bisa seperti itu. Aliran sungai mengarah ke Kabupaten Malang, begitu juga sebaliknya, dari Dau aliran sungainya juga mengarah ke Kota Malang," terang Sutiaji.
Dalam hal ini, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur untuk dapat difasilitasi melalui Bakorwil. Terlebih saat ini sedang dalam penyusunan APBD 2024.
"Jadi kami sudah bicara ke gubernur, minta difasilitasi Bakorwil. Hari ini kan baru membangun APBD, tolonglah koneksitas berbasis RPJM Provinsi atau nasional. Jadi gak ada istilah ini wilayah saya atau wilayah siapa. Gak bisa seperti itu," pungkas Sutiaji.
