JATIMTIMES - Neni Viantin Diah Martiva anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi memberikan apresiasi atas langkah cepat dan tegas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama dengan instansi terkait dalam membatalkan rencana acara Diskusi dan Dialog Pelangi Laros bekerja sama dengan G.A.Y.a Nusantara Surabaya di salasatu Resto dan Cafe Banyuwangi beberapa waktu lalu.
Selain itu, sebagai politisi perempuan dia juga mengapresiasi kepedulian aktivis Banyuwangi yang tergabung dalam Majelis Silaturahim Aktivis Islam (MSAI) Kabupaten Banyuwangi bersama dengan sejumlah elemen masyarakat menggelar pertemuan dan menyatakan sikap menolak dengan tegas eksistensi Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Banyuwangi.
Baca Juga : Kawal Hak Pilih Warga Kota Blitar, Bawaslu Giatkan Patroli Rutin
“Saya memberikan apresiasi kepada Bakesbangpol dan instansi terkait yang melarang pertemuan komunitas LGBT di Banyuwangi. Langkah tersebut merupakan upaya pencegahan karena Banyuwangi dikenal sebagai daerah yang banyak pondok pesantren dan masyarakatnya yang agamis,” jelas Neni kepada Jatim Times, Kamis (16/3/2023).
Selain potensi mencoreng nama baik Banyuwangi, lanjut dia, yang membuat miris dalam beberapa waktu terakhir belum mampu meredam terjadinya peningkatan dugaan tindak kekerasan seksual dan pencabulan terhadap anak.
”Muncul hal baru yang membuat resah masyarakat Banyuwangi, makanya saya acungkan jempol kepada Bakesbangpol bersama instansi terkait yang sigap dan cepat mengambil langkah mengetahui ada undangan kegiatan yang jelas-jelas menamakan kelompok LGBT,” jelas Neni.
Dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyebaran LGBT di kota ujung timur Pulau Jawa ini dengan cara antara lain menumbuhkembangkan kepedulian dan kesadaran semua elemen untuk segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan yang dinilai janggal di lingkungan sekitar.
Baca Juga : Dorong Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas, Pemkot Batu Fasilitasi Pengurusan NIB
“Yang tidak kalah adalah penguatan fungsi dan peran keluarga dalam membentengi anggotanya masing-masing. Selain itu juga perlu arahan langsung dari dinas yang berwenang melalui camat yang diteruskan kepada lurah dan kades sampai ke tingkat RT,” tambah Neni.
Sebagai wakil rakyat dia melihat apabila aparat berwenang benar-benar terjun ke lapangan seakan-akan menjadi benteng untuk mencegah kejadian seperti di atas. “Perlu kepedulian semua pihak. Kita tidak bisa duduk diam mencegah masalah ini sehingga begitu melihat hal tidak benar dengan segala upaya dan apa yang kita miliki agar tidak menimpa keluarga dan lingkungan sekitar kita,” pungkas Neni.
