JATIMTIMES - Dinas Kominfo Stastistik dan Persandian Kabupaten Blitar menyelenggarakan kegiatan Forum Data dengan tema “Statistik Kuat, Perencanaan Tepat, Pembangunan Melesat”, Rabu (15/3/2023) di Ballroom Hotel Grand Mansion Kota Blitar. Forum data adalah salah satu upaya dari Pemkab Blitar untuk mewujudkan Kabupaten Blitar Maju Bersama Sejahtera Bersama.
Kegiatan Forum Data kali ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar selaku keynote speaker. Sedangkan pemateri terdiri dari ITS Surabaya, Bappedalitbang Kabupaten Blitar; BPS Kabupaten Blitar serta Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar. Adapun peserta Forum Data Tahun 2023 ini adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Penyusunan Program atau Pejabat Pengelola Data Perangkat Daerah yang terdiri dari 6 Badan, 25 Dinas, dan 10 Bagian.
Baca Juga : Ingin Ganti Warna Mobil? Simak Persyaratannya
Dalam sambutanya, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom menyampaikan, sesuai dengan Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian lanjut Izul, keseluruhan tata kelola pemerintahan, tidak bisa terlepas dari data, mulai dari penyusunan rencana, penerapan rencana, pengendalian penerapan rencana termasuk evaluasi penerapan rencana.
“Data yang berkualitas, sangat berperan dalam menyusun perencanaan serta pembangunan berkualitas yang muaranya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya data yang keliru, tentu akan menghasilkan perencanaan yang tidak cermat, sehingga pembangunan yang terlaksana berisiko tidak tepat dan inefisien. Ibarat pepatah “garbage in garbage out”, kalau datanya sampah maka yang keluar juga akan sampah,” kata Izul.
Sekda menambahkan, permasalahan data dalam pelaksanaan proses pembangunan masih sering dihadapi pemerintah daerah. Di antaranya, data yang tidak akurat, sistem data sektoral yang belum terintegrasi dan terupdate secara kontinu. Permasalahan termasuk kurang jelasnya unit pengelola data di masing-masing instansi.
“Bahkan untuk poin yang terakhir, pernah muncul istilah guyonan “data yang dikelola ikut pindah ketika yang mengelola mutasi”. Artinya apa? Sistem yang berkesinambungan dan terintegrasi dengan baik sepertinya masih menjadi tantangan bagi pengelolaan data di daerah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Ke depannya jangan sampai ini terjadi. Kita harus memiliki sistem yang kuat, terintegrasi dan berkesinambungan, sehingga tidak ada lagi penyediaan data tidak berjalan karena adanya pergantian personel,” tegasnya.
Pemerintah telah memberi perhatian khusus terhadap data. Bahkan Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam suatu kesempatan pernah menyampaikan data adalah jenis kekayaan baru dimana data adalah new oil, bahkan lebih berharga dari minyak. Data yang valid merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara. Begitu pentingnya data hingga pada tanggal 12 Juni 2019, melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 pada pemerintah mencanangkan Satu Data Indonesia (SDI). Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah.
Terkait dengan hal tersebut Izul menegaskan, forum data ini adalah amanat dari Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Forum data merupakan majelis tertinggi untuk mendiskusikan dan memverifikasi data yang akan digunakan dalam kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Forum data merupakan momentum bagi kita semua untuk merapatkan barisan, membangun komitmen bersama, berkomunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Blitar. Kunci dari pembangunan adalah kolaborasi. Dukungan dan kerjasama antar stakeholder sangat perlu dilakukan diantaranya melalui rapat koordinasi sebagaimana yang kita laksanakan hari ini, maupun melalui bentuk koordinasi lainnya.Saya berharap, melalui kolaborasi dan koordinasi yang intens, penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan sinergis dan optimal,” tandasnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Eko Susanto menyampaikan, forum data tahun ini mengusung tema "Statistik Kuat, Perencanaan Tepat, Pembangunan Melesat". Tema ini diangkat karena data sektoral utamanya yang terkait dengan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, ketertiban umum serta sosial langsung bersinggungan dengan hajat hidup masyarakat. Selain itu, data sektoral terbukti telah menjadi penopang utama perekonomian di Kabupaten Blitar. Mulai dari sektor pertanian, industry usaha mikro hingga sektor perdagangan.
Baca Juga : Graha Bangunan Hadirkan Plafon PVC Model Kekinian, Recommended untuk Segala Jenis Hunian
“Dengan tepat dan cermatnya perencanaan yang dilakukan, berdasarkan data yang valid, diharapkan pembangunan dapat dilaksanakan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta melesat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Blitar secara signifikan,” jelas Eko.
Kepala Bidang (Kabid) Statistik Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Ulfatul Umami selaku ketua penyelenggara kegiatan dalam laporanya menyampaikan, pada ada era digital seperti saat ini, data menjadi aset yang sangat penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan data, perlu adanya kerjasama dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data.
Oleh karena itu, Forum Data menuju Satu Data Indonesia Kabupaten Blitar merupakan salah satu forum yang sangat penting dalam mewujudkan tata Kelola data di Kabupaten Blitar. Kami menyadari sepenuhnya, bahwa penyelenggaraan Forum Satu Data, sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah pengampu urusan perencanaan yang dalam hal ini di Kabupaten Blitar adalah Bappedalitbang. Namun, kami berupaya dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data Kabupaten Blitar, penguatan statistic sectoral yang merupakan fokus pertemuan pada agenda forum kali ini, menjadi issue yang melandasi terkait kondisi Satu Data Kabupaten Blitar kedepan,” kata Ulfa.
Lebih lanjut Ulfa menyampaikan, dengan forum ini diharapkan pejabat pengelola data di OPD Pemkab Blitar akan mengenali metode efektif dalam pengelolaan data serta statistic sectoral sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja. Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) harus senantiasa dipedomani. Data harus memenuhi standar, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas, serta menggunakan kode referensi dan/atau data induk yang disepakati.
“Dengan hadirnya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) modul E-Walidata yang disosialisasikan pada awal Februari 2023, Pemerintah berupaya melakukan linkage atas penyediaan statistic sectoral daerah dengan penyusunan dokumen perencanaan daerah. Upaya menuju SDI di level daerah diharapkan dapat segera terwujud. Hasil statistik sektoral dan pengolahan data tersebut dapat menjadi informasi kondisi awal dalam menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, sekaligus bahan pertimbangan intervensi dan target pembangunan daerah,” imbuh Ulfa.(Adv/Kmf)
