JATIMTIMES - Masalah tingginya angka pengangguran masih menjadi persoalan yang harus dituntaskan pemerintah. Termasuk bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mencatat, pengangguran di Kota Malang juga banyak disumbang lulusan perguruan tinggi (PT) yang ada.
Baca Juga : Dinkop UMTK Pemkot Kediri Imbau Pengusaha Laporkan dan Sahkan Peraturan Perusahaan
Berdasarkan catatan yang dihimpun, ada sebanyak 10.673 lulusan perguruan tinggi di Kota Malang yang masih menganggur. Jumlah tersebut dihimpun sepanjang 2022 lalu.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Malang Asmualik, jumlah tersebut masih harus dipastikan. Artinya, Pemkot Malang harus melakukan pemutakhiran data.
"Setidaknya Pemkot Malang bisa menyiapkan langkah antisipasi untuk mengatasi jumlah pengangguran yang ada," ujar Asmualik kepada JatimTIMES Rabu (1/3/2023) siang.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, setidaknya pemutakhiran data itu bisa dilakukan untuk menegaskan status para lulusan tersebut.
Sebab dari pantauannya, ada sebagian lulusan yang diketahui masih menganggur itu ternyata sudah berpenghasilan sebagai pelaku ekonomi kreatif.
"Sebenarnya kan banyak, lulusan kampus di Malang ini yang menetap di Kota Malang. Nah ini, perlu ditegaskan, mereka ini memang butuh pekerjaan, atau sebenarnya sudah berpenghasilan sebagai pelaku ekonomi kreatif," jelas Penasehat Fraksi PKS DPRD Kota Malang ini.
Baca Juga : Kota Mojokerto Dapat Adipura Lagi
Menurutnya, upaya untuk memastikan hal tersebut perlu dilakukan Pemkot Malang. Sebab, agar mempermudah upaya penanganan yang dirancang selanjutnya.
"Para pelaku ekonomi kreatif ini, juga banyak yang melakukan pekerjaan hanya menggunakan ponsel mereka, dari rumah pula. Ini kan mereka berarti punya pekerjaan," terang Asmualik.
Dirinya mengatakan, sebenarnya terkait pelaku ekonomi kreatif, Pemkot Malang sudah memiliki Malang Creative Center (MCC). Namun dirinya menilai bahwa hal tersebut masih harus dipertegas peruntukannya.
"Kalau memang MCC jadi solusi, harus ada koordinasi mendalam antara Disnaker dan Diskopindag, bagaimana peruntukannya secara lebih mendetil," pungkas Asmualik.
