JATIMTIMES - Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang segera memanggil dua Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk membahas keberadaan dan kebermanfaatan kursi taman di Jalan Ijen pasca viralnya video remaja yang melakukan tindakan mesum atau tidak senonoh.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyampaikan, dua perangkat daerah yang dipanggil hari ini, Rabu (1/2/2023) yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berkaitan dengan keberadaan dan kebermanfaatan kursi taman di Jalan Ijen.
Baca Juga : Ranperda Kota Layak Anak Terus Dibahas DPRD Kota Malang, Wawali: Semoga Bisa Aplikatif
"Kita sudah minta Pak Nurmala untuk memanggil dan Pak Zul untuk memanggil," ungkap Made kepada JatimTIMES.com.
Politisi PDI Perjuangan ini merasa geram karena seringkali di kursi taman Jalan Ijen, Kota Malang terjadi orang-orang yang melakukan tindakan tidak senonoh. Di mana terkait dengan kejadian seperti itu, menurut Made masih terjadi pembiaran dari perangkat daerah terkait perihal penindakannya.
"Kita melihat memang terjadi pembiaran disitu. Kami justru akan mengkaji lebih dalam apakah perlu dihilangkan saja kursi itu daripada tidak ada manfaatnya. Karena kita melihat ternyata dimanfaatkan dengan hal-hal yang tidak baik dan tidak senonoh," tegas Made.
Anggota dewan dari daerah pemilihan Lowokwaru ini mengatakan, pihaknya juga mendorong optimalisasi peran dari Polisi Taman (Poltam) dari DLH Kota Malang perihal pengawasan terhadap kebermanfaatan kursi taman di Kota Malang.
"Karena Polisi Taman kan sebenarnya ada, anggaran TPOK ada, kenapa tidak di titik beratkan di Ijen. Karena itu pusat kota wajah Kota Malang," ujar Made.
Karena menurutnya, kawasan Jalan Ijen merupakan salah satu kawasan yang bersejarah dan istimewa di Kota Malang, serta menjadi salah satu tujuan utama masyarakat luar Kota Malang.
Baca Juga : Sambut Baik Sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bunda Fey: Angin Segar bagi Para Perempuan
"Karena di Ijen tinggalan tempat paling istimewa. Kita ingin kawasan Ijen itu jadi kawasan istimewa, baik perilaku masyarakatnya ataupun aturan Kota Malang harus clear di Jalan Ijen," terang Made.
Lebih lanjut, pihaknya pun juga mendukung jika jumlah Polisi Taman yang berada di bawah naungan DLH Kota Malang untuk ditambah. Hal itu bertujuan untuk menjaga dan mengawasi taman-taman kota agar dimanfaatkan sebaik mungkin.
"Kalau perlu melibatkan pihak lain kan bisa, karena ini Satpol PP bisa dilibatkan disitu, kepolisian juga bisa dilibatkan disitu. Makanya tadi ada pak camat ikut, ada hansip juga. Tinggal bagaimana mekanismenya, anggaran itu ada kok, harus ada trobosan baru disitu," pungkas Made.
