JATIMTIMES - Beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi tahun ini memasuki purnatugas atau pensiun sehingga menambah kursi kosong pejabat yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP )Kabupaten Banyuwangi Ilzam Nuzuli, tahun ini lumayan banyak pejabat Banyuwangi yang memasuki pensiun atau purnatugas. Tetapi dia tidak hafal jumlah persisnya.
Baca Juga : Rumdin Pejabat Kejari Gresik dan Rumah Rehabilitasi Narkotika Diresmikan
“Dalam Februari 2023, kepala bagian persidangan dan perundang-undangan yang juga menjabat plt sekretaris DPRD Banyuwangi dan plt kepala Dinas Pertanian memasuki purnatugas. Bulan Maret camat Blimbingsari juga pensiun,” jelas Gus Ilzam di Kantor Pemkab Banyuwangi pada Selasa (24/01/2023).
Selanjutnya bulan Mei dan dalam beberapa bulan mendatang, ada camat dan pimpinan OPD di Banyuwangi yang juga memasuki purnatugas.
Meskipun banyak pejabat yang pensiun, Gus Ilzam memastikan sistem kerja tetap berjalan sebagaimana biasa karena di masing-masing OPD ada pelaksana tugas (plt) sebelum ada pejabat definitif yang diusulkan kepada bupati Banyuwangi untuk beberapa jabatan yang kosong.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi sudah mengusulkan untuk mengadakan open bidding untuk mengisi beberapa jabatan yang saat ini dijabat oleh plt.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi Mujiono, secara bertahap pihaknya mengajukan beberapa pejabat OPD kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI.
”Untuk mendapatkan rekomendasi lelang jabatan (open bidding) dan asesmen. Selanjutnya juga mengadakan uji kompetensi terhadap pejabat yang ada, khususnya untuk eselon dua,” jelasnya.
Baca Juga : Bappeda Kota Malang Analisis Hasil Validasi DTKS dan P3KE di 2 Kecamatan, Akhir Januari 2023 Rampung
Sedangkan untuk eselon tiga, lanjut Mujiono, tergantung evaluasi atas kinerja mereka dan program open bidding akan dilaksanakan secepatnya untuk mengisi jabatan beberapa OPD yang saat belum ada pejabat definitifnya.
Sekda menambahkan, tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) akan melakukan kajian bersama seberapa jauh urgensinya beberapa OPD yang perlu secepatnya diangkat pejabat definitif.
