JATIMTIMES - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang saat ini tengah melakukan analisis hasil validasi data yang dilakukan oleh 144 surveyor terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun.
"Jadi sekarang kita lagi analisis, memadukan dari DTKS dengan yang P3KE, jadi belum keluar hasilnya. Kita targetkan akhir bulan ini harus selesai," ungkap Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu kepada JatimTIMES.com, Selasa (24/1/2023).
Baca Juga : Cek Jadwal Vaksin Booster Kedua untuk Warga Malang Raya
Mantan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang ini menyampaikan, hasil analisis dari validasi data DTKS dan P3KE nantinya bertujuan untuk mengetahui validitas dari dua data tersebut.
"Kan nanti jadi ketahuan bahwa jumlah DTKS sekian, yang valid sekian, terus P3KE sekian, yang valid sekian, tapi itu hanya dua kecamatan dulu ya," ujar Dwi.
Setelah didapat validitas DTKS dan P3KE, Bappeda Kota Malang akan mengajukan perubahan data ke pemerintah pusat jika dalam analisis ditemukan data yang tidak valid.
"Itu (validasi) untuk perubahan DTKS, tapi kalau ternyata dari Kementerian Sosial turunnya tetap itu, ya paling nggak Kota Malang punya by name, by need, by address nya yang betul-betul valid. Itu nanti Data Kesejahteraan Sosial (yang dipegang Pemkot Malang)," jelas Dwi.
Di mana data yang telah valid tersebut, ke depan akan digunakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk acuan penyaluran bantuan sosial dan bantuan-bantuan lainnya. "Itu acuannya nanti ketika kita (perangkat daerah) ingin mengeroyok, supaya kemiskinan itu turun, datanya dari itu," kata Dwi.
Lebih lanjut, setelah proses analisis hasil validasi DTKS dan P3KE di dua kecamatan selesai dilakukan di tahun 2023 pihaknya bersiap untuk melakukan proses validasi di tiga kecamatan lainnya. Di antaranya Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Blimbing.
Baca Juga : Ganjar Pranowo Takziah ke Rumah Duka Dubes Muhammad Prakosa
Sementara itu, seperti yang telah diberitakan sebelumnya, bahwa Bappeda Kota Malang telah mengerahkan 144 tenaga surveyor untuk melakukan validasi DTKS dan P3KE dari dua kementerian yang berbeda yakni DTKS dikelola oleh Kementerian Sosial RI serta P3KE dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
Proses validasi DTKS dan P3KE dilakukan mulai tanggal 2 November sampai 26 Desember 2022. Total terdapat 52.881 responden dari dua kecamatan yang dilakukan proses validasi. Untuk Kecamatan Kedungkandang sebanyak 26.736 responden, sedangkan Kecamatan Sukun sebanyak 26.145 responden.
Di mana untuk Kecamatan Kedungkandang DTKS yang padan sebanyak 18.237 responden, DTKS tidak padan 1.241 responden dan P3KE 7.258 responden. Sedangkan untuk Kecamatan Sukun DTKS yang padan sebanyak 18.754 responden, DTKS tidak padan 547 responden, P3KE 6.844 responden.
