JATIMTIMES - Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menerima dokumen nota kesepahaman (MoU) penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2023 M. Dokumen tersebut diserahkan oleh Menteri Umrah dan Haji Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah bersamaan dengan digelarnya Pameran Haji di Jeddah, pada Senin (9/1).
“Kemarin MoU sudah saya tanda tangani bersama dengan Menteri Tawfiq. Hari ini, beliau serahkan dokumen MoU tersebut bersamaan dengan pembukaan Pameran Haji di Jeddah,” ujar Yaqut, dilansir laman resmi Kemenag.
Baca Juga : Wali Kota Sutiaji Sebut Menkes RI Budi Gunadi Kunjungi Kota Malang Akhir Januari
Lebih lanjut, Yaqut menjelaskan MoU itu berisi tentang aturan kuota jemaah haji Indonesia yang tahun 2023 ini kembali normal. Yakni sejumlah 221.000 orang. Jumlah ini tentu lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, 100.051 orang.
Tentu kata Yaqut, penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M menjadi momentum pasca dua tahun lebih dilanda pandemi. Sebab, penyelenggaraan haji tahun ini adalah kali pertama kuota negara-negara pengirim jemaah haji kembali normal.
“Indonesia masih mengupayakan agar bisa mendapat tambahan kuota. Misalnya, dengan memanfaatkan kuota negara lain yang tidak terserap maksimal,” tutur Yaqut.
Yaqut mengklaim pihaknya tengah berjuang agar kuota yang tersedia efektif.
“Ini kami perjuangkan agar antrean jemaah haji Indonesia juga tidak terus bertambah,” ungkapnya.
Sebelumnya, karena Pandemi, Pemerintah Arab Saudi membatasi usia jamaah haji di bawah 65 tahun. Kemudian pembatasan usia yang tertuang dalam MoU itu pun dihapus.
"Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji. Artinya, jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini," jata Yaqut.
Saat ini pihak Kemenag juga tengah bersiap membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 setelah mendapatkan kuota haji tahun ini bersama Komisi VIII DPR RI.
Baca Juga : Akui Salah, Perangkat Desa di Tulungagung Minta Maaf Terkait Rekaman Bocor 'Atur Sangu' ke Jakarta
Yaqut juga mengapresiasi langkah Menteri Haji Saudi yang tahun ini melibatkan negara-negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia, dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Kepastian kuota yang diinformasikan sejak dini akan memudahkan Indonesia dalam melakukan persiapan.
“Tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan menindaklanjuti MoU ini dengan mempersiapkan layanan bagi jemaah, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi,” tegasnya.
Apresiasi juga disampaikan Menag atas gelaran Pameran Haji. Ajang ini memberi kesempatan kepada para penyelenggara untuk melihat beragam layanan yang disiapkan dan ditawarkan oleh syarikah atau perusahaan yang telah ditunjuk Saudi sebagai penyedia layanan.
“Kami hadir dalam pameran ini untuk melihat langsung layanan yang disiapkan dan ditawarkan oleh syarikah. Kami terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia,” tandasnya.
Hadir mendampingi Menag, Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto, Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz, Konsul Jenderal (Konjen) RI di Jeddah Eko Hartono, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
Pewarta : Binti Nikmatur
Editor : Heryanto
