JATIMTIMES - Hasil indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) semester 1 2022, ada 4 dari 7 daerah di wilayah kerja Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPwBI) Malang yang telah berada pada tahap 'digital'. Tiga daerah lainnya masih tertinggal di tahap atau kategori 'maju'.
Kepala KPwBI Malang Samsun Hadi menyatakan, 4 wilayah kerja yang pemerintah daerahnya telah menerapkan ETPD dan masuk tahapan digital adalah Kabupaten Pasuruan dengan skor 92.50 persen, Kota Malang 91,20 persen, Kota Probolinggo 84,30 persen, dan Kota Batu 81,43 persen.
Baca Juga : Waspada Kecurian Kredensial, Trojan Mailbot Incar Pengguna Android
"Sementara wilayah lainnya masih dalam tahap maju, yakni Kabupaten Malang dengan skor 73,80 persen, Kabupaten Probolinggo 76,20 persen dan Kota Pasuruan, 70,80 persen," paparnya (7//1/2023).
Dalam kategori digital, tentunya transaksi yang dilakukan telah berbasis elektronifikasi atau digital. Sementara, wilayah yang dalam tahapan maju masih belum sepenuhnya mengimplementasikan transaksi secara digital.
Lebih lanjut dijelaskan Samsun, BI mendorong implementasi ETPD yang dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
"Ini (penerapan transaksi digital) juga menjadi upaya mencegah kebocoran, mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan dan transparansi keuangan daerah," jelasnya.
Selain itu, penerapan ini tentunya mendukung dalam pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat untuk mewujudkan keuangan yang inklusif, meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional yang mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat.
Baca Juga : Pengacara Keluarga Brigadir J Diperiksa Bareskrim soal Dugaan Pencemaran Nama Baik Dirut PT Taspen
Untuk mendorong wilayah kerja yang masih maju ke tahapan digital, BI Malang terus melakukan sosialisasi kepada pemerintah setempat dan menjalin kerja sama strategis dalam kaitan hal tersebut.
"Kami terus sosialisasi, duduk bersama membahas pelayanan yang bisa dinontunaikan, baik itu penerimaan dan pengeluaran. Kami sudah melakukan riset dengan melakukan digitalisasi itu meningkatkan pendapatan daerah karena kebocoran semakin kecil," paparnya.
Digitalisasi pembayaran terus didorong meskipun hal ini juga membutuhkan kesiapan dari sumber daya manusia yang mendukung hal tersebut.
