JATIMTIMES - Media sosial Twitter tengah ramai dengan tagar #UsirLGBTdariIndonesia. Kemunculan tagar itu diduga karena adanya kabar kedatangan utusan dari Amerika Serikat (AS) Jessica Stern.
Kedatangan Jessica Stern ke Indonesia itu dikabarkan untuk melakukan kampanye LGBTQI+. Sontak kabar itu memunculkan penolakan dari berbagai pihak, termasuk warganet Twitter.
Baca Juga : Tunggu Keputusan Gubernur, UMK Kabupaten Malang Diusulkan Naik Rp 225 Ribu
"Ikutan Trending #UsirLGBTDariIndonesia , LGBT bukan di Indonesia melainkan di Barat :v Silahkan anda membela LGBT dan menghormati nya tapi jangan bawa masuk ke Indonesia. Indonesia sudah memiliki aturan sendiri beda dengan Barat , LGBT tempatnya bukan di Indonesia," @Firman_nurh***.
"Tegas.. Gk ada lg tmpt buat LGBT di Rusia, semoga selanjutnya di Indonesia krn LGBT merusak generasi muda," @Ini_Azkadina***.
Diketahui sebelumnya, melalui laman resminya, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan rencana perjalanan Stern ke Vietnam, Filipina dan terakhir Indonesia pada 7-9 Desember 2022.
Selama kunjungan itu, Stern disebut bakal bertemu dengan pejabat pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil untuk mendiskusikan hak asasi manusia. Termasuk memajukan hak orang-orang LGBTQI+
Namun hingga Jumat (2/12/2022) Kementerian Luar Negeri RI mengaku belum menerima konfirmasi terkait rencana kunjungan Stern ke Indonesia.
"Kita perlu mengonfirmasi dulu apakah betul kunjungan itu akan dilakukan, sehingga sekarang saya tidak bisa berkomentar lebih jauh," kata juru bicara Kemlu, Teuku Faizasyah, dilansir suara.com.
Selain warganet, penolakan terhadap Stern juga disampaikan oleh organisasi Islam di Indonesia. Seperti PBNU dan MUI yang menyatakan menolak kedatangan Stern ke Indonesia.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrurrozi tak mempersoalkan kehadiran Jessica Stern di Indonesia, asalkan tak melakukan kampanye LGBTQI+ di negara ini.
"Kehadiran utusan khusus pemerintah AS bidang pemenuhan hak LGBT boleh saja dilakukan, asal tidak melakukan kampanye LGBT di Indonesia," kata pria yang akrab disapa Gus Fahrur.
Sementara itu, Waketum MUI Anwar Abbas menilai pemerintah Indonesia sudah sepatutnya tidak menerima tamu yang tujuannya untuk merusak nilai-nilai luhur dari agama dan budaya bangsa Indonesia.
"Perilaku LGBT tersebut juga sangat berbahaya karena antimanusia dan kemanusiaan, sebab jika perilaku tersebut dibiarkan maka dia akan bisa membuat umat manusia punah di muka bumi ini," kata Anwar.
Bagaimana Pandangan Jessica Stern soal LGBTQI+?
Jessica Stern menjabat sebagai utusan khusus AS yang bertugas untuk memajukan hak asasi manusia (HAM), khususnya komunitas LGBTQI+.
Ia sudah lama terlibat dalam memperjuangkan hak-hak asasi kelompok rentan di seluruh dunia. “Salah satu tujuan saya bekerja untuk hak asasi manusia LGBTQI+ adalah untuk mempersingkat waktu menunggu hak asasi mereka dihormati dan dilindungi,” kata Stern, dikutip laman US Embassy.
Dalam perannya sebagai utusan khusus, dia bekerja dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mempromosikan penghormatan yang setara terhadap hak asasi manusia komunitas LGBTQI+ di seluruh dunia.
Baca Juga : Habib Rizieq Jelaskan Alasan Reuni 212 Akan Diselenggarakan di Masjid At-Tin
"Sangat sedikit pemerintah di dunia yang berkomitmen untuk mengintegrasikan hak asasi manusia LGBTQI+ dalam kebijakan luar negeri mereka,” kata Stern.
Dalam sebuah wawancara, Stern juga mengaku bahwa prioritasnya sebagai utusan akan mencakup beberapa hal. Diantaranya sebagai berikut.
● Mendekriminalisasi aktivitas sesama jenis
● Mengadvokasi pengakuan gender secara legal
● Memperkuat kebijakan non-diskriminasi
● Memperluas undang-undang tentang kekerasan berbasis gender sehingga tidak terbatas pada hubungan perkawinan dan perbedaan jenis kelamin.
Sebelum bergabung dengan Departemen Luar Negeri, Stern merupakan seorang aktivis gender, seksualitas, dan hak asasi manusia secara global.
Baru-baru ini dia menjadi direktur eksekutif untuk OutRight Action International, sebuah organisasi hak asasi manusia yang berkantor pusat di New York City. Selama di sana, dia bekerja dengan organisasi lain untuk memastikan bahwa PBB memiliki pakar independen tentang orientasi seksual dan identitas gender, yang dianggap sebagai kemenangan bersejarah bagi komunitas LGBTQI+.
Perempuan yang pernah tinggal di Meksiko, Inggris Raya, dan Uruguay juga mengatakan bahwa telah melihat kemajuan di beberapa wilayah. Dimana orang LGBTQI+ diperlakukan dengan bermartabat dan dilindungi. Namun, di negara lain hak-hak mereka masih dilanggar dan bahkan banyak terjadi kekerasan kepada mereka.
Sebagai informasi, Presiden Biden mengeluarkan Memorandum tentang Memajukan Hak Asasi Manusia Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer, dan Interseks di Seluruh Dunia pada bulan Februari. Dokumen tersebut menguraikan kebijakan luar negeri AS tentang hak asasi manusia orang-orang LGBTQI+.
“Semua manusia harus diperlakukan dengan hormat dan bermartabat dan harus dapat hidup tanpa rasa takut tidak peduli siapa mereka atau siapa yang mereka cintai,” tulis memo tersebut.
Stern adalah orang kedua yang ditunjuk untuk menjalankan peran tersebut. Sebelumnya, Dubes Randy Berry menjabat di posisi utusan khusus LGBTQI+ sejak 2015 hingga 2017.
“Ada yang beranggapan bahwa pengakuan terhadap kaum LGBTQI+ akan mengikis tatanan masyarakat atau stabilitas bangsa. Apa yang membuat negara kuat adalah keragaman dan persamaan hak asasi manusia untuk semua tanpa kecuali," pungkas Stern.
