JATIMTIMES - Proses validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) oleh 144 orang sruveyor dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang di dua kecamatan telah mencapai 40 persen.
Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu usai melakukan rapat koordinasi bersama 10 perangkat daerah lainnya dan jajaran camat serta lurah di Ruang Sidang Balai Kota Malang.
Baca Juga : Dinsos Jember Siapkan Makanan Siap Saji untuk Korban Gempa Cianjur
"Untuk proses validasi DTKS dan desil satu P3KE di dua kecamatan saat ini sekitar 40 persen," ungkap Dwi kepada JatimTIMES.com.
Dwi mengatakan, bahwa 144 orang surveyor telah terjun ke lapangan sejak tanggal 2 November 2022 lalu. Terdapat dua kecamatan yang dilakukan proses validasi untuk DTKS dan data desil satu P3KE, yakni Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun.
Pihaknya menyebut, DTKS dan P3KE merupakan data yang berada di bawah naungan kementerian yang berbeda. Untuk DTKS dikelola oleh Kementerian Sosial RI, sedangkan P3KE dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI.
"Dari kementerian itu ada dua data yang berbeda nah ini ada selisih ternyata kita ada beberapa desil kan di P3KE. Kita ambilnya hanya di desil satu, itu saja sudah selisih dengan DTKS skitar 14 ribuan," ujar Dwi.
Pihaknya menjelaskan, alasan hanya diambilnya data dari desil satu dikarenakan pada data P3KE yang dikelola Kemenko PMK RI untuk data kemiskinan terletak pada desil satu, dua dan tiga dari 10 desil yang ada.
"Untuk kemiskinan ekstrem itu di desil satu dan sebagian desil dua. Sebagian desil dua ini yang mana kita itu nggak dapat catatan-catatan sebagiannya, sehingga kenapa kita ambilnya desil satu saja," jelas Dwi.
Mantan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang ini juga menyebutkan, total sebanyak 52.881 responden di dua kecamatan yang harus di validasi oleh 144 orang surveyor. Untuk Kecamatan Kedungkandang sebanyak 26.736 responden, sedangkan Kecamatan Sukun sebanyak 26.145 responden.
Baca Juga : Tekan Angka Kemiskinan, Bappeda Kota Malang Jalin Sinergitas Program dengan 10 Perangkat Daerah
"Untuk Kecamatan Kedungkandang DTKS yang Padan 18.237 responden, DTKS tidak Padan 1.241 responden, P3KE 7.258 responden. Sedangkan untuk Kecamatan Sukun DTKS yang Padan 18.754 responden, DTKS tidak padan 547 responden, P3KE 6.844 responden," beber Dwi.
Sementara itu, kata Dwi dalam pelaksanaan validasi DTKS dan P3KE yang digelar di dua kecamatan dan ditarget selesai pada 26 Desember 2022 ini, para surveyor mengalami beberapa kesulitan yang mayoritas berhubungan dengan server.
"Kalau di masyarakat belum ada kesulitan, justru di kitanya. Kan kita pakai aplikasi, ternyata pas lagi survey servernya down. Akhirnya datanya tidak tersimpan. Mau nggak mau manual dulu nanti dimasukkan oleh surveyor. Itu kan memperlambat jadinya," jelas Dwi.
Lebih lanjut, ke depan pada tahun 2023 pelaksanaan validasi DTKS dan P3KE direncanakan akan dilakukan di tiga kecamatan. Yakni Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Klojen. Dengan begitu, pihaknya berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memiliki data berdasarkan nama, alamat hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang riil.
"Akhirnya dari situ kita mengentaskan kemiskinannya berapa persen kan nampak, terus intervensi program kegiatan itu kan juga jelas sehingga tepat sasaran. Oh masyarakat miskinnya sekian, modelnya seperti ini yang dibutuhkan, ini berarti lebih memudahkan kita," pungkas Dwi.
