JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi berharap pondok pesantren (ponpes) bisa berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tentu melalui sektor pendidikan, Sanusi berharap nantinya muncul sosok-sosok santri yang cerdas dan menjadi salah satu ujung tombak upaya pembangunan SDM.
Hal tersebut disampaikan Sanusi saat mendatangi Ponpes Miftahul Ulum Amstilati, Kecamatan Jabung, Minggu (13/11/2022). Bahkan saat memberikan arahan di depan para santri, dirinya juga berharap nantinya bisa terlahir sosok ulama sekaligus pemimpin dari ponpes yang berada di Desa Sukolilo tersebut.
Baca Juga : Kado Ulang Tahun, KH Abdul Nasir Badrus Terpilih sebagai Rais Syuriah PCNU Kabupaten Kediri
"Semoga suatu saat nanti akan ada alumni dari Pondok Pesantren (Miftahul Ulum) Amstilati yang jadi Bupati," ujar Sanusi.
Kedatangannya yang juga bersama ribuan jamaah dari wilayah Kecamatan Jabung tersebut dalam rangka menghadiri Haul ke-8 KH. Ahmad Badri Rofi'i dan Haul ke-3 Nyai Hj. Siti Rohmah. Salah satu pendahulu di Ponpes Miftahul Ulum Amstilati.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada pengasuh dan pengelola Ponpes Miftahul Ulum. Sebab menurutnya, telah menunjukan progres yang baik sebagai lembaga pendidikan.
Salasatu yang ia lihat adalah dari pertumbuhan jumlah santri di Ponpes Miftahul Ulum yang terjadi dari tahun ke tahun. Dimana saat ini, setidaknya ada sebanyak 1.200 santri yang sedang menuntut ilmu di ponpes tersebut.
Baca Juga : Dinas Peternakan Jatim Minta Vaksinasi Ternak Minimal 80% dari Total Populasi
"Sebagai bupati dan Pemerintah Kabupaten Malang saya bangga terhadap Pengasuh Pondok Pesantren (Miftahul Ulum Amstsilati) yang tahun lalu jumlah santrinya baru 700 tapi pada hari ini sudah mencapai 1.200 santri. Saya harapkan ini akan terus berkembang," jelas Sanusi.
Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut Sanusi juga nampak didampingi Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Malang Hj. Anis Zaidah. Selain itu, juga terlihat mendampingi Muspika dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah.