JATIMTIMES - Penanganan dampak atas terjadinya Tragedi Kanjuruhan pada Sabtu (1/10/2022) lalu masih menjadi fokus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Hal tersebut juga menjadi bahasan utama dalam rapat yang digelar di Rumah Dinas Bupati Malang di Jalan Gede, Kota Malang, Selasa (11/10/2022).
Pada rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Malang HM. Sanusi tersebut, nampak dihadiri oleh semua elemen. Selain jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Malang juga nampak hadir sejumlah relawan dan juga perwakilan beberapa media.
Baca Juga : Sebelum Meninggal karena Tragedi Kanjuruhan, Hellen Mengeluh Mual dan Panas
Dalam arahannya, Bupati Malang HM. Sanusi mengatakan, bahwa pihaknya kini fokus pada 3 hal terkait penanganan dampak Tragedi Kanjuruhan. Yakni penanganan dampak pada gejala mata, dampak psikososial dan dampak yang mengakibatkan pada gejala fisik.
"Perlu melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan oleh para korban, baik yang masih mengalami perawatan, juga bagi keluarganya dalam bentuk trauma healing," ujar Sanusi.
Untuk dampak pada mata yang diakibatkan pada insiden tersebut, Sanusi telah menggandeng Eye Center yang ada di Kota Malang, Singosari dan Kepanjen Kabupaten Malang. Ia memastikan, bahwa mulai besok, korban yang merasakan gejala itu sudah mulai bisa mendapatkan pengobatan secara gratis.
"Jadi yang di Kota Malang bisa di Malang Eye Center jl. Dr. Cipto, Kepanjen Eye Center di wilayah Dilem dan Singosari bisa di Kendedes Eye Center. Itu nanti biayanya akan ditanggung oleh Pemkab Malang, meskipun yang di Kota Malang. Sebab, lokasi kejadian di Kabupaten Malang," terang Sanusi.
Sedangkan untuk gejala fisik lain, seperti patah tulang atau yang lain, pihaknya memastikan bahwa semua perawatan korban termasuk biayanya akan ditanggung oleh pemerintah dan akan difasilitasi sesuai dengan wilayah rumah sakitnya.
"Bisa dirujuk ke RSUD Kanjuruhan bagi yang berdomisili di Kabupaten Malang. Sedangkan yang berdomisili di Kota Malang itu ke RSSA. Ada pembagian dari provinsi. Sesuai rumah sakit wilayahnya masing-masing. Cuma untuk pengobatan di RSSA itu biayanya ditanggung oleh Gubernur oleh Provinsi Jatim," jelas Sanusi.
Baca Juga : Sebut Kejahatan Prank Terbodoh, Tretan Muslim Sarankan Baim Wong Dihukum Tidak Bisa Upload Video Selamanya
Sedangkan untuk penanganan dampak psikis atas kejadian tersebut, pihaknya telah mendirikan posko trauma healing. Baik bagi korban dan keluarga korban. Dalam posko tersebut, pihak yang terlibat mulai dari Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Psikolog dan Perguruan Tinggi.
Sementara itu, Direktur JatimTIMES Lazuardi Firdaus yang hadir dalam kegiatan tersebut berpendapat agar ada sebuah portal khusus untuk mengetahui progres penanganan terhadap korban Kanjuruhan. Terlebih agar bisa memetakan kebutuhan dari setiap korban.
"Jadi persoalan ini, (dampaknya) perlu diselesaikan secara komprehensif, dari pendidikan, kesehatan, psikis, ekonomi dan dampak lainnya yang mungkin timbul," ujar Firdaus.
