JATIMTIMES - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mendorong Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Pemkot Malang segera melakukan inventarisir atau pendataan keluhan dari para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Besar Malang (P3BM).
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono mengatakan, bahwa telah digelar rapat dengar pendapat bersama P3BM dan Diskopindag Kota Malang pada Senin (10/10/2022) kemarin.
Baca Juga : Tersisa 2 Bulan, Usai Menjabat Wali Kota Batu Dewanti Ingin Fokus ke Keluarga
Pihaknya menjelaskan, terdapat beberapa catatan dari hasil rapat dengar pendapatan dengan P3BM dan Diskopindag Kota Malang. Di antaranya, pedagang pasar besar berharap adanya kejelasan terkait status wacana pembenahan pasar besar.
Kemudian, P3BM juga meminta agar pasar besar kembali ramai. Di mana hal itu juga berkaitan erat dengan kenyamanan, keamanan, fasilitas mencukupi serta parkir kendaraan yang tertib.
Lalu, pihaknya juga menyebut bahwa kondisi pasar besar ketika hujan deras, semakin parah. Pasalnya, pedagang kesusahan beraktivitas karena air hujan menggenangi lapak-lapak para pedagang yang akhirnya membuat pedagang merugi.
Sedangkan, terkait wacana perbaikan pasar besar senilai Rp 142 juta, para pedagang mayoritas belum mengetahui terkait gelontoran anggaran tersebut.
"Setelah mendengar aspirasi dari P3BM ini, kami meminta Diskopindag untuk bergerak cepat, segera melakukan inventaris masalah yang dikeluhkan oleh pedagang, terutama berkaitan dengan kebersihan, pasar yang gelap, penataan parkir dan keamanan pasar," ungkap Trio kepada JatimTIMES.com, Selasa (11/10/2022).
Selain itu, pihaknya juga mendorong Pemkot Malang melalui Diskopindag untuk segera menyusun penyelesaian masalah jangka panjang untuk pasar besar ini dengan segera menuntaskan Legal Opinion Pasar Besar.
"Secara jangka panjang segera menuntaskan Legal Opinion Pasar Besar agar segera ada kepastian terkait pembangunan kembali pasar besar," ujar legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Malang.
Menurutnya, hasil dari rapat Komisi B DPRD Kota Malang juga menyebutkan bahwa terkait Legal Opinion, masih perlu adanya diskusi bersama dengan DPRD Kota Malang untuk mengetahui perkembangan Legal Opinion Pasar Besar dengan PT Matahari untuk pengawalan proses selanjutnya.
Baca Juga : DPRD Banyuwangi Usul Pendirian SPBU bagi Nelayan di Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan kajian terkait anggaran perawatan yang terdapat di Diskopindag untuk perbaikan prioritas yang skalanya kecil. "Komisi B menunggu hasil pengumpulan data Diskopindag, selanjutnya akan diadakan hiring lagi untuk membahas hasil Legal Opinion," tegas Trio.
Sementara itu, dari pihak Diskopindag yang langsung dihadiri oleh Kepala Diskopindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyampaikan bahwa pihaknya memohon waktu untuk pendataan keluhan para pedagang P3BM.
Pihaknya menjelaskan, bahwa sebagai solusi jangka panjang, data-data yang sudah dikumpulkan seperti Legal Opinion, Detail Engineering Design (DED) dan dokumen lainnya antara pihak PT Matahari dan Pasar Besar akan dikaji lebih lanjut. Di mana hal itu ditargetkan selesai dalam satu pekan.
"Saat ini Diskopindag belum bisa menentukan finalisasi renovasi atau pembangunan pasar besar apakah kemudian menggunakan APBD atau APBN. Hal ini dikarenakan Diksopindag tidak tergabung dalam TKKSD sebagi penentu rekomendasi penyelesaian masalah pasar besar," ujar Eko.
Kemudian, untuk solusi jangka pendek, Diskopindag Kota Malang akan segera turun ke lapangan untuk melihat secara langsung dan melakukan pengkajian cepat untuk menentukan terkait apa saja yang dapat dicarikan solusi menggunakan anggaran perawatan pasar.
