JATIMTIMES - Petani tebu di Malang hingga saat ini masih mengeluhkan pasokan pupuk bersubsidi yang masih mengalami kelangkaan. Petani menduga kelangkaan pasokan pupuk tersebut karena minimnya perhatian dari pemerintah.
Perwakilan petani tebu Kecamatan Gondanglegi Ismail mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan ini. Terparah, saat Indonesia berstatus pandemi covid-19.
Baca Juga : Harga BBM Naik, Bahan Bakar Berbahan Limbah Plastik Buatan Warga Blitar Banyak Dicari
"Saat covid-19 petani banyak yang kekurangan pupuk karena pasokan pupuk subsidi dikurangi. Petani sangat sulit mendapatkan barangnya," keluhnya.
Tidak berhenti d isitu, Menurut Ismail, penderitaan petani juga bertambah lantaran hampir setiap musim panen, harga jual tebu selalu merosot. Bahkan harga gula juga menurun ketika para petani tebu memasuki masa panen.
"Setelah panen, terutama ketika masuk bulan Ramadan, harga gula bisa sangat turun. Padahal waktu panen harga normalnya Rp 11.500 saja petani masih susah, apalagi kalau setiap panen harganya selalu turun," ucapnya.
Menanggapi keluhan petani, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyebut salah satu penyebab pupuk subsidi menjadi langka dikarenakan adanya mafia.
"Saya berkunjung (ke petani) selalu keluhannya pupuk, baik itu subsidinya, cara kerja subsidi, maupun sasarannya. Semua petani di Malang mengindikasikan ada mafia dan saya kira bukan hanya petani di Malang, banyak petani juga mengindikasikan ada mafia subsidi pupuk," ulasnya saat ditemui awak media, Rabu (14/9/2022).
Guna mengatasi keluhan para petani yang tak kunjung teratasi tersebut, politisi yang akrab disapa Cak Imin ini mengaku bakal berkoordinasi dengan kementerian terkait. Di antaranya Kementrian Pertanian hingga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Saya akan menemui Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri Perdagangan, Pak Menteri BUMN dan kapolri untuk segera diatasi siklus rentetan yang tidak segera berhasil diatasi di seluruh Indonesia ini," ujarnya.
Sejauh ini, Cak Imin mengaku sudah sering berkoordinasi dengan kementerian terkait. Namun, belum ada jalan keluar yang tepat sasaran terkait distribusi pupuk subsidi.
Baca Juga : Dosen dan Mahasiswa Untag Surabaya Kompak Dampingi Pengusaha Bonsai
"Kita akan terus memanggil menteri perdagangan, menteri pertanian, menteri BUMN. Sudah berkali kali, tapi nampaknya harus eksen yang lebih konkret," imbuhnya.
Selain memanggil dan berkoordinasi dengan kementerian terkait, politisi yang menjabat sebagai ketua jmum (ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga akan melaporkan dugaan adanya mafia di balik pupuk bersubsidi tersebut kepada institusi kepolisian.
"Ini akan saya laporkan ke kapolri dan akan saya minta kepada kapolri maupun instansi terkait untuk mengatasi keluhan masyarakat akan adanya mafia subsidi pupuk," terang Cak Imin.
Terakhir, dengan adanya koordinasi dengan kementerian terkait maupun pelaporan kepada pihak kepolisian, Cak Imin berharap kasus dugaan mafia pupuk subsidi di Indonesia bisa segera teratasi.
"Saya mendapat tuntutan dari para petani untuk segera bisa diatasi. Mulai dari hilir hingga ke hulu. Dari paling atas sampai ke paling bawah, saya akan berusaha mendorong pemerintah melakukan itu," tukasnya.
