JATIMTIMES - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menaikkan dan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa jenisnya, Minggu (4/9/2022) pukul 14.30 WIB. Mulai dari pertalite, solar, pertamax (RON 92), pertamax turbo (RON 98), dexlite dan pertamina dex.
Dikutip dari laman MyPertamina, BBM yang mengalami kenaikan per liternya yakni Pertalite dari harga Rp 7.650 naik menjadi Rp 10.000; Solar dari harga Rp 5.150 naik menjadi Rp 6.800; pertamax (RON 92) dari harga Rp 12.500 naik menjadi Rp 14.500.
Baca Juga : Gebrakan Baru Kabupaten Blitar, Bupati Mak Rini Launching Pasar Lelang Cabai di Kecamatan Wonodadi
Sedangkan untuk BBM yang mengalami penurunan per liternya yakni Pertamax Turbo (RON 98) dari harga Rp 17.900 turun menjadi Rp 15.900; Dexlite dari harga Rp 17.800 turun menjadi Rp 17.100; Pertamina Dex dari harga Rp 18.900 turun menjadi Rp 17.400.
Merespons adanya penyesuaian harga BBM oleh Presiden RI Joko Widodo dan beberapa kepala daerah mendorong jajaran di bawahnya untuk menggunakan mobil listrik, Wali Kota Malang Sutiaji pun sempat memikirkan hal serupa.
"Saya kemarin mau beli tapi mahal mas, masih nggak nutut APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita kalau (beli mobil) listrik. Saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan Hyundai, kalau membikinkan di harga Rp 500 sampai Rp 600 juta an, kita mungkin akan beralih ke mobil listrik," ungkap Sutiaji kepada JatimTIMES.com, Selasa (6/9/2022).
Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ini menjelaskan, alasan tidak beralih menggunakan mobil listrik, pasalnya harga yang dibanderol cukup tinggi. Menurutnya, harga mobil listrik termurah sebesar Rp 800 juta.
"Apalagi Pak Sek (Sekretaris Daerah) maunya Tesla yang computerize itu Rp 1,5 miliar yang biasa, yang autopilot. Yang bagusan Rp 2,2 miliar," terang Sutiaji.
Disinggung mengenai akankah dimulai dengan sepeda motor listrik untuk kendaraan dinas pegawai Pemkot Malang, Sutiaji mengatakan terkait hal tersebut belum terdapat pengadaan sepeda motor listrik untuk kendaraan dinas.
Sutiaji pun membeberkan terdapat dua permasalahan jika akan beralih ke kendaraan listrik untuk dinas. Yakni terkait harga yang mahal dan tempat pengisian daya listrik untuk kendaraan listrik.
Baca Juga : Miliki dan Edarkan Sabu 1 Kg, Karyawan SPBU di Kota Malang Dibekuk
"Problemnya itu (harga), yang kedua problem charge, mas. Kemampuannya rata-rata masih berada di kilometer 300," ujar Sutiaji.
Pihaknya pun sempat membandingkan APBD Kota Malang dengan APBD Kota Surabaya jika terdapat rencana peralihan ke kendaraan listrik. Menurutnya, jika Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya beserta jajaran di bawahnya beralih menggunakan kendaraan listrik sangat mampu dan memungkinkan.
"Kalau (Pemkot) Surabaya (beralih menggunakan kendaraan listrik) memungkinkan mas. Kenapa? Karena APBD nya sudah (hampir) Rp 11 triliun," tutur Sutiaji.
Sementara itu, pihaknya mempersilahkan masyarakat Kota Malang yang memiliki uang lebih untuk beralih menggunakan kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor di tengah kenaikan harga BBM dan mengurangi polusi udara.
"Kemarin yang mobil (listrik) kilometernya hanya 100 itu harganya di atas Avanza Rp 300 juta an. Mahal di cost pertama, tapi untuk kesehariannya hanya butuh Rp 15 ribu untuk 100 kilometer. Jadi di sini (Kota Malang) sampai Surabaya itu hanya Rp 15 ribu tapi mobilnya yang mahal," pungkas Sutiaji.
