JATIMTIMES - Hingga Selasa (6/9/2022), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang masih menggodok jumlah data penduduk yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM).
Bupati Malang HM. Sanusi menyebut, jumlah pasti terkait data penduduk yang berhak menerima bantuan sosial (bansos) dari Kementrian Sosial (Kemensos) tersebut baru bisa disampaikan setelah rapat pembahasan berlangsung.
Baca Juga : Kapolres Bangkalan Tegaskan Tidak Boleh Ada Main BBM Subsidi: Akan Saya Tangkap
"Sampai saat ini belum (diketahui jumlah data penerima BLT BBM di Kabupaten Malang). Masih akan dibahas dalam rapat terkait data BLT BBM itu," kata bupati Malang saat ditemui di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (6/9/2022).
Sanusi menyebut, penentuan penerima BLT BBM dari pemerintah pusat tersebut masih harus melalui berbagai kajian dan pertimbangan. Salah satunya, mempertimbangkan dampak sosial yang terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Malang setelah BBM mengalami penyesuaian harga.
"Tentunya juga perlu mempertimbangkan seberapa dampak (kenaikan harga BBM) terhadap ekonomi dan sosialnya," imbuhnya.
Sekadar informasi, bantuan sosial berupa BLT BBM merupakan gagasan pemerintah pusat guna menekan dampak adanya kenaikan harga BBM.
Rencananya, BLT BBM ini bakal diserahkan kepada kurang lebih 20,65 juta penerima di seluruh Indonesia. Dengan adanya trobosan tersebut, pemerintah berharap bisa terjadi peningkatan daya beli serta mengurangi beban yang dialami oleh keluarga prasejahtera.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat menuturkan, pembahasan jumlah data penerima BLT BBM dari pemerintah pusat melalui Kemensos tersebut bakal dilangsungkan pada akhir pekan ini.
"Hari Jumat besok (9/9/2022) akan kami lakukan rapat terkait berapa dan bagaimana," tukasnya saat ditemui di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (6/9/2022).
