JATIMTIMES - Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman turun di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan reses atau menyerap aspirasi secara langsung.
Khususnya di daerah pemilihan (dapil) di mana dirinya maju sebagai Anggota DPRD Kota Malang. Fuad pun kali ini menyapa sekaligus menyerap aspirasi dari para konstituennya di wilayah Kecamatan Lowokwaru.
Baca Juga : Incar Kursi DPR RI, Kader NasDem Ini Gencar Turun di Dapil Surabaya dan Sidoarjo
Bertempat di GOR Karya Bakti Jalan Kerto Sentono, Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang sekitar 300 masyarakat berkumpul untuk menyalurkan aspirasi secara langsung kepada Fuad.
Melalui penjaringan serap aspirasi ini, Anggota DPRD Kota Malang yang juga sebagai Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti dua hal penting yang menjadi keluhan dari masyarakat. Yakni terkait pendidikan dan kesehatan.
Terkait dengan aspek pendidikan, Fuad menerima aspirasi dari masyarakat mengenai zonasi sekolah. Beberapa masyarakat pun mengeluhkan terkait zonasi sekolah yang dianggap masih belum merata.
Menurut Fuad, secara kebutuhan letak sekolah di Kota Malang saat ini memang masih belum merata. Khususnya untuk di jenjang SMP maupun SMA atau sederajat.
Politisi PKS yang dulunya juga merupakan aktivis mahasiswa ini menyarankan, jika ingin menerapkan sistem zonasi, terlebih dahulu menyediakan fasilitas pendidikan yang merata. Karena jika fasilitas pendidikan belum merata, maka akan berdampak terhadap pemenuhan pendidikan terhadap anak-anak di Kota Malang.
"Untuk itu kami mendorong pemerintah agar fasilitas pendidikan di SMP juga, di SMA ini agar bisa dibikin sesuai dengan wilayah yang kita miliki per kecamatan. Sehingga kita bisa mengcover seluruh masyarakat kita khususnya anak-anak kita yang ingin melanjutkan ke sekolah SMP atau SMA," jelas Fuad kepada JatimTIMES.com, Senin (22/8/2022).
Selain aspek pendidikan, pihaknya juga menyoroti terkait aspek kesehatan. Menurutnya, masyarakat yang saat ini belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan agar segera mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Baca Juga : 777 P3K Kabupaten Tulungagung Ikuti Pembekalan, Bupati Berharap Kinerja Bisa Semakin Baik
"Yang sudah punya BPJS Kesehatan dan tidak mampu untuk membayar iuran per bulan, Pemkot Malang punya fitur untuk bisa dibayarkan oleh pemerintah, namanya Penerima Bantuan Iuran (PBI)," ujar Fuad.
Pasalnya, dalam proses penganggaran yang dilakukan DPRD Kota Malang, telah dialokasikan anggaran Universal Health Coverage (UHC) sebesar Rp 145 miliar melalui Dinas Kesehatan Kota Malang.
"Kalau ada kesulitan segera ke kami, kalau tidak ada kesulitan monggo segera didaftarkan agar anggaran yang kita anggarkan ini sebanyak Rp 145 miliar bisa terserap dengan maksimal," terang Fuad.
Sementara itu, ke depan pihaknya secara berkala akan turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi. Sedangkan untuk aspirasi yang disampaikan nantinya akan dijadikan catatan dan satu laporan utuh untuk dibuat pertimbangan dalan hal proses penyusunan peraturan daerah dan proses penganggaran.
