10/12/2022 Publik Akan Mendapatkan Suguhan  Cerita Monoton Kasus PT PBS Bagai Benang Yang Dikusutkan Sejak Tahun 2016 | Jatim TIMES

Publik Akan Mendapatkan Suguhan  Cerita Monoton Kasus PT PBS Bagai Benang Yang Dikusutkan Sejak Tahun 2016

Jun 16, 2022 22:43
Yahya Umar, Netizen Banyuwangi Bersuara (Istimewa)
Yahya Umar, Netizen Banyuwangi Bersuara (Istimewa)

Pewarta: Nurhadi Joyo | Editor: Sri Kurnia Mahiruni

JATIMTIMES - Publik (netizen) kembali akan mendapatkan suguhan cerita monoton kasus PT PBS yang diibaratkan bagai benang yang dikusutkan sejak Tahun 2016. Karena masyarakat mengetahui DPRD Kabupaten Banyuwangi sudah pernah membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yahya Umar, Netizen Banyuwangi Bersuara kepada wartawan media ini melalui WA pada Kamis (16/06/2022).

Baca Juga : Jaksa Gadungan di Kabupaten Malang Jalani Sidang Perdana

Menurut Yahya dalam mengurangi sengkarut perusahaan yang mengelola dua kapal Sri Tanjung yang dibeli dengan uang rakyat tersebut Pansus DPRD Banyuwangi sudah mengeluarkan 5 rekomendasi yang sampai saat ini tidak jelas akhirnya.

Kelima rekomendasi pansus tersebut adalah membayar gaji karyawan, mengembalikan kondisi kapal SriTanjung seperti semula, kapal dijual dan membeli kapal yang baru sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan mengubah perusahaan swasta ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta melakukan rekrutmen tenaga kerja baru.

“Dari rekomendasi di atas kami mencoba membahas paling utama yaitu poin pertama bayar gaji karyawan PT PBS Banyuwangi yang telah berkekuatan hukum tetap ( inkract van gewijsde) tentang pembayaran hak-hak normatif (gaji dan pesangon) karyawan tapi hingga saat ini masih belum ada kejelasannya,” jelas Yahya.

Padahal lanjut dia, sebagaimana kita ketahui bersama sudah ada keputusan pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/pdt.sus-PHI/2018/PN- SBY Jo No. 1066k/pdt.sus-PHI/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) tentang pembayaran hak-hak normatif (gaji dan pesangon) karyawan tapi hingga saat ini masih belum ada kejelasannya.

“Dari kacamata netizen, upaya mereka (karyawan) memperjuangkan hak-haknya selama ini menjadi tolak ukur perhatian pihak Pemkab Banyuwangi selaku pemilik saham 87.5% PT PBS kepada nasib warganya,” imbuh dia.

Netizen melihat bagaimana sebuah proses penyelesaian masalah bisa begitu panjang. Pada saat H Sugirah Wakil Bupati Banyuwangi yang membacakan jawaban Bupati Banyuwangi dalam memberikan jawaban terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi atas diajukannya  Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi.

"Saat ini, proses yang sedang berjalan, yaitu finalisasi laporan keuangan oleh komisaris dan direksi PT PBS sebagai bahan penyelenggaran RUPS atau RUPSLB. Lagi-lagi netizen dihadapkan dengan keputusan yang lumayan panjang kusutnya,” pungkas pria asal Lateng itu.

Baca Juga : Sampah Berserakan, Bupati Kediri: Ada Sanksi Bagi yang Buang Sampah Sembarangan

Diberitakan sebelumnya Projo Banyuwangi menagih komitmen Eksekutif, Legislatif, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menuntaskan kasus PT PBS Banyuwangi . Dalam perkembangan penanganan kasus PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT PBS) Banyuwangi pada dasarnya tidak ada yang perlu ditanggapi, karena ekskutif sudah menjelaskan progresnya seperti itu. Tinggal menunggu implementasinya oleh pemkab dan kontrol ideal dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Pernyataan tersebut disampaikan Rudi Hartono Latief, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jokowi (Projo) melalui WhatsApp (WA) pada Rabu (15/06/2022)

“Kami berharap persoalan kapal ini bisa segera tuntas, agar tidak menjadi ladang abadi para pemburu rente yang pragmatis maupun politis. Beliau para petinggi lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus memiliki komitmen tinggi guna menuntaskannya dengan segera,” jelas Rudi.

Tokoh asal Genteng itu menuturkan agar publik clear dan tidak menjadi korban diombang-ambingkan kepentingan pihak-pihak yang mempermainkan isu. Ada baiknya pihak eksekutif release resmi di media. Juga diikuti pandangan legislatif dan legal opinion dari APH.

“Juga lebih baik lagi jika juga diselenggarakan penyampaiannya dalam sidang paripurna terbuka, yang juga direlay melalui saluran media sosial. Jangan malah mbulet dan menjadi isu yang usum-usuman (musiman-red) yang muncul tenggelam pada siklus kepentingan tertentu,” pungkasnya.

Judul berita Publik Akan Mendapatkan Suguhan  Cerita Monoton Kasus PT PBS Bagai Benang Yang Dikusutkan Sejak Tahun 2016.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Topik
pt pbs banyuwangi polemik pt pbs

Berita Lainnya