JATIMTIMES - Anggota DPRD Jatim melaksanakan reses ke dua tahun 2022 saat ini. Termasuk juga anggota dari Fraksi Gerindra DPRD Jatim.
Selama reses ini Fraksi Gerindra menerima masukan dari masyarakat. Dan yang menjadi sorotan terutama adalah persoalan kemiskinan di Jatim.
Baca Juga : Upaya Gali Potensi untuk Tingkatkan Ekonomi, IKA GP Ansor Kabupaten Malang Gelar Deklarasi
Dalam hal ini Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, M. Fawait menyampaikan jika dalam persoalan kemiskinan ini harus ada sinergitas bersama. Tak hanya tugas dari pemerintahan eksekutif dan legislatif saja. Tapi juga harus ada perhatian dari pihak BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
"Tak bisa bimsalabim. Kalau kita mau bedah lagi, kemiskinan di Jatim bukan hanya tanggung jawab gubernur," tegasnya ditemui usai reses di Dapil asal.
Dia mencontohkan perihal adanya beberapa PTPN (PT Perkebunan Nusantara) yang merupakan milik dari BUMN. PTPN ini kata dia menguasai beratus hektare perkebunan yang ada di Jatim.
Maka dari itu dia meminta agar pihak BUMN khususnya PTPN yang ada di Jatim tak diam saja melihat kemiskinan. Mereka harus sebisa mungkin membantu masyarakat miskin yang semisal merupakan seorang petani tapi tak memiliki lahan.
"Gimana kita menyentuh mereka jika tak ada sinergitas dari BUMN. Saya agak tertawa kalau kemiskinan hanya dibebankan ke gubernur," tutur pria yang akrab disapa Gus Mufa ini.
Baca Juga : Nobar Film KKN di Desa Penari, Bupati Yes Ajak Masyarakat Ramaikan LA Plaza
Menurut dia kemiskinan saat ini tersebar luas di daerah pedesaan. Dan umumnya berada di sekitar perkebunan yang dikelola oleh PTPN tersebut.
"Tak selesai kemiskinan ini kalau tak ada sinergitas. Harus ada sinergitas dengan BUMN PTPN 10, 11, 12," imbuh pria yang juga Presiden Laskar Shalawat Nusantara (LSN) ini.
