JATIMTIMES - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 6 miliar untuk program perawatan sarana olahraga dan persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jawa Timur (Jatim) di tahun 2022 ini.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Disporapar Kota Malang Ida Ayu Made Wahyuni. Ida menyebutkan, saat ini terdapat beberapa fasilitas penunjang kegiatan olahraga di Kota Malang yang akan dilakukan pembenahan.
Baca Juga : 3 Sosok Ini Pernah Kecipratan Duit 'Haram' Indra Kenz, Ada Deddy Corbuzier
"Tahun ini kita memang melakukan pembenahan pada lapangan bulutangkis eks Garuda, kemudian lapangan di Jalan Surabaya, kemudian lapangan untuk sepatu roda yang di GOR Ken Arok. Itu yang besar yang akan kita upayakan," ungkap Ida kepada JatimTIMES.com.
Untuk pembenahan lapangan sepatu roda di GOR Ken Arok menurut Ida sangat mendesak, karena para atlet sepatu roda yang kerap kali menorehkan prestasi di kancah regional hingga nasional tidak memiliki lapangan sepatu roda yang mumpuni.
"Karena untuk (lapangan) sepatu roda itu urgent harus kita punya. Karena adik-adik kita yang menyumbang emas banyak di PON Papua kemarin dan Porprov itu tidak punya sarana. Sehingga ini dipandang sebagai sarana prioritas yang harus kita ciptakan dan itu sudah ada di GOR Ken Arok," terang Ida.
Lebih lanjut, Ida menjelaskan Disporapar Kota Malang saat ini mengelola beberapa fasilitas olahraga. Yakni mulai dari 28 lapangan hingga dua gedung.
Sementara untuk tiga lapangan telah beralih fungsi, yakni Stadion Blimbing, Lapangan Mulyorejo dan Lapangan Tunjungsekar. Tiga lapangan tersebut telah dikembalikan pengelolaannya langsung ke Sekretaris Daerah Kota Malang.
Baca Juga : Plengsengan Teknis Ambrol di SDN Sisir 05, Tempat Wudu Alami Kerusakan
Pihaknya pun menegaskan, terkait perawatan fasilitas olahraga tersebut, tidak bisa serta merta diserahkan kepada Disporapar Kota Malang. Selain anggaran yang memang terbatas, pihaknya juga mengajak kelompok masyarakat yang menggunakan fasilitas olahraga tersebut sama-sama merawat.
"Jangan semua diserahkan kepada Disporapar, karena tidak semua beretribusi. Kalau dikerjakan karangtaruna itu kan ada yang tidak bayar, sehingga harus aware (sadar) dikit. Yang kita pantau itu yang maskimal untuk retribusinya melalui aplikasi simbahe," pungkas Ida.
