JATIMTIMES - DPD PKS Jombang mulai meracik strategi untuk menyongsong pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang. Target 8 kursi pada pemilihan legislatif mendatang menjadi sasaran utama.
Terget kemenangan DPD PKS Jombang tersebut disampaikan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di gedung KPRI, Jombang pada Sabtu (20/03/2022) kemarin. Rapat dengan tema 'Semangat, Transformasi dan Kolaborasi' itu dibuka dengan pementasan tari remo dan nyanyian keroncong dari putera daerah.
Baca Juga : Pro Kontra soal Usulan Hak Angket karena Harga Minyak Goreng Mahal dan Langka
Ketua DPD PKS Jombang Didik Darmadi mengatakan, Rakerda adalah pit stop setelah setahun pengurus dan anggota melaksanakan program, aktivitas dan kegiatan selama setahun. Dalam Rakerda ini, Didik meminta kehadiran PKS ke tengah-tengah warga Jombang secara langsung.
"PKS harus hadir dan menjadi bagian bagi masyarakat di 306 desa, di 1257 dusun, 2260 RW dan 8054 RT," ujarnya kepada JatimTimes, Minggu (20/03/2022).
Dikatakan Didik, saat ini PKS tengah melakukan penjaringan untuk calon legislatif di kota santri. Ia menargetkan sedikitnya 8 kursi untuk duduk di DPRD Jombang. Salah satu strateginya adalah merangkul sebanyak mungkin tokoh masyarakat dan agama di Jombang.
"Saat ini, proses penjaringan bakal calon anggota dewan sedang berjalan. Begitu juga pembentukan organisasi sayap partai dan dewan pengurus cabang serta Ranting. Semuanya terbuka untuk semua kalangan. Untuk mencapai target 8 kursi semua sumberdaya partai harus bekeja keras, cerdas dan tuntas serta ikhlas," kata Didik.
Selanjutnya, sekretaris DPD PKS Jombang Arifin menambahkan, bahwa capaian PKS jombang selama periode 2021 telah terbentuk DPC yang juga dibarengin pengurus ranting secara menyeluruh di seluruh 21 kecamatan. "Harapan kami ini akan menjadi mesin PKS untuk mengantarkan siapapun calonnya yang akan bertarung di pilkada mendatang," imbuhnya.
Sementara, Rakerda DPD PKS Jombang juga mendapat apresiasi oleh Bupati Jombang Mundjidah Wahab. Menurutnya, PKS selama ini merupkan bagian dari mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan visi berkarakter dan berdaya saing.
"Beban persoalan dan problematika yang di hadapi masyarakat tidak dapat di tanggung satu pihak saja namun dibutuhkan kerjasama kolaborasi semua pihak. Pemerintah dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, LSM, ormas, partai politik termasuk PKS di dalamnya harus ikut ambil bagian dan menjadi bagian dari solusi," ucap bupati perempuan pertama di Jombang ini.(*)
