JATIMTIMES - Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron memutuskan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahap dua di Kabupaten Bangkalan ditunda pada tahun 2023 mendatang.
Awalnya, pesta demokrasi tingkat desa atau Pilkades tahap dua ini seharusnya digelar pada tahun 2022 ini, namun karena kekurangan anggaran, sehingga Ra Latif memutuskan menundanya pada tahun 2023 mendatang.
Baca Juga : Sering Ditemukan Arca, Pemdes Podorejo Akan Dirikan Museum Desa
"Penundaan Pilkades ini hanya hitungan bulan saja. Karena, kalau pilkades digelar tahun ini, kita masih terkendala di anggaran, sehingga kami tunda tahun depan," ungkapnya usai gelar diskusi bersama seluruh Kades se-Kabupaten Bangkalan di Pendapa Agung Bangakalan, Senin (8/2/2022) malam kemarin.
Dijelaskan oleh Ra Latif, bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pikades serentak tahap dua ini membutuhkan Rp. 24 miliar. Sementara saat ini, Pemkab Bangkalan hanya memiliki anggaran Rp. 14 miliar untuk pelaksanaan Pilkades.
Sehingga kata dia, secara otomatis masih mengalami kekurangan anggaran yang lumayan besar dan membuat pelaksaan Pilkades ini tidak bisa dilaksanakan tahun ini.
"Maka, dari anggaran Rp. 14 miliar ini kami simpan, dan akan kami tambahkan kekurangannya di tahun 2023 mendatang. InsyaAllah dipertengahan tahun 2023 sekitar bulan 5 atau bulan 6 pilkades serentak akan digelar," kata Ra Latif.
Selain itu, saat ditanya apakah penundaan Pilkades serentak tahap dua ini ada kendala lain, selain kekurangan anggaran, Ra Latif mengaku bahwa tidak ada kendala lain selain kekurangan anggaran.
Tidak hanya itu, jika ada protes penolakan terhadap ditundanya Pilkades serentak tahap dua ini, Ra Latif mengaku akan memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa penundan ini didasari dengan kekurangan anggaran.
Baca Juga : Seminar Literasi Jaminan Produk Halal, Ikhtiar Akademisi Majukan Pariwisata Kota Malang
"Kalau nanti ada yang menolak, akan kami beri pengertian bahwa penundaan ini ada faktor yang tidak bisa kita hindari, yaitu terkait anggaran," ungkapnya.
Sekedar diketahui, yang akan mengikuti Pilkades serentak tahap dua ini sebanyak 118 desa ditambah 3 desa yang tidak ikut Pilkades di tahun 2021 kemarin. Sehingga, karena SK Kades ini akan berakhir pada akhir tahun ini, maka jabatan Kades akan digantikan dengan Penjabat (Pj).
Sementara itu, saat ditanya apakah Pilkades tahap tiga akan diikutkan di Pilkades tahun 2023, Ra Latif mengaku masih akan melakukan koordinasi dulu dengan Komisi A DPRD Bangkalan, karena kata dia yang mengetahui porsi anggaran untuk Pilkades ini adalah Komisi A.
